21. Hak seseorang untuk mengubah status kewarganegaraannya diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal….
A. 24 ayat 1
B. 24 ayat 2
C. 25
D. 26 ayat 1
E. 27 ayat 1
Jawabannya : D. 26 ayat 1
Pembahasan : Pasal 26 ayat 1 UU HAM menjelaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai, memperoleh, mengubah, atau menjaga status kewarganegaraannya
22. Prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan disebut dengan….
A. Actio popularis
B. Actio imparsial
C. Actio olografis
D. Actio posita
E. Klausul eksemsi
Jawabannya : A. Actio popularis
Pembahasan : Actio popularis yaitu mekanisme pengajuan somasi yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan
23. Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan hakim yang ditetapkan oleh…. dan mempunyai era jabatan selama lima tahun.
A. Mahkamah Agung
B. dewan perwakilan rakyat
C. Presiden
D. Menteri Hukum dan HAM
E. Menkopolhukam
Jawabannya : C. Presiden
Pembahasan : Sembilan hakim konstitusi yang menjadi anggota dari Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh Presiden
24. Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan era jabatan selama…. dan mampu dipilih kembali untuk sekali kala jabatan.
A. 2 tahun
B. 4 tahun
C. 5 tahun
D. 7 tahun
E. 10 tahun
Jawabannya : B. 4 tahun
Pembahasan : Sesuai pasal 34 UU no 30 tahun 2002 wacana Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat diseleksi kembali cuma untuk sekali era jabatan
25. Dalam suatu proses aturan yang berlaku, penyidik berkewajiban menyerahkan berkas perkara kepada….
A. Hakim
B. Ketua Pengadilan
C. Panitera Pengadilan
D. Penuntut Umum
E. Kuasa Hukum Terdakwa
Jawabannya : D. Penuntut Umum
Pembahasan : Penyidik menyerahkan berkas masalah terhadap penuntut lazim
26. Pasal yang mengendalikan hak asasi wanita berkaitan wacana perkawinan dalam Undang-Undang perihal Hak Asasi Manusia yaitu….
A. Pasal 50
B. Pasal 51
C. Pasal 53
D. Pasal 56
E. Pasal 62
Jawabannya : B. Pasal 51
Pembahasan : Hak asasi wanita berkaitan wacana perkawinan diatur dalam UU wacana HAM pasal 51 ayat 1-3
27. Karya pelaku pertunjukan berbentuklagu yang sudah dijual hak ekonominya, dapat beralih kembali kepemilikan hak ekonominya kepada Pelaku Pertunjukan sehabis…
A. 70 tahun
B. 50 tahun
C. 30 tahun
D. 25 tahun
E. 10 tahun
Jawabannya : D. 25 tahun
Pembahasan : Sesuai pasal 30 UU 28 Tahun 2014 ihwal Hak Cipta, karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali terhadap Pelaku Pertunjukan sehabis rentang waktu 25 tahun
28. Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk mengadili pelanggaran hak asasi insan yang berat dibuat di lingkungan….
A. Peradilan lazim
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Pengadilan Tata Usaha Negara
E. Pengadilan Militer
Jawabannya : A. Peradilan umum
Pembahasan : Pengadilan Hak Asasi Manusia ialah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum.
29. Asas aturan di mana suatu kasus yang serupa (sejenis) harus diputus sama (serupa) disebut dengan….
A. Asas retroaktif
B. Asas indubio pro reo
C. Asas similia similibus
D. Asas equality before the law
E. Asas pacta sunt servanda
Jawabannya : C. Asas similia similibus
Pembahasan : Arti ungkapan dalam soal nomor 39 ialah:
– Asas Retroaktif (Suatu asas hukum yang diberlakukan surut. Artinya aturan gres dibuat, mampu diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada kurun kemudian sepanjang aturan tersebut mengendalikan perbuatan tersebut, misalnya pada pelanggaran HAM berat
– Asas indubio pro reo
Dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa
– Asas similia similibus
Perkara yang serupa (sejenis) mesti diputus sama
– Asas equality before the law
Suatu asas kesamaan yang mengharapkan adanya keadilan dalam arti setiap orang yaitu sama di dalam hukum (setiap orang diperlakukan sama)
– Asas pacta sunt servanda
Perjanjian yang telah disepakati berlaku selaku Undang-Undang bagi para pihak yang bersangkutan
30. Perkara-kasus di bawah ini termasuk dalam ruang lingkup kewenangan pengadilan niaga, kecuali….
A. Status aturan properti
B. Kepailitan
C. Hak Kekayaan Intelektual
D. Lembaga Penjamin Simpanan
E. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Jawabannya : A. Status aturan properti
Pembahasan : Selain berwenang menanggulangi masalah kepailitan dan penundaan keharusan dan pembayaran utang (PKPU), Pengadilan Niagara juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual serta sengketa dalam proses likuidasi bank yang dijalankan Lembaga Penjamin Simpanan