BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah salah satu organisasi yg berperan penting dlm mewujudkan kemerdekaan Indonesia.
Badan yg diketahui pula selaku Dokuritsu Junbi Chosakai ini dibuat oleh Jepang di bulan Maret 1945 & diresmikan pada April 1945 tepatnya pada tanggal 29.
Para pejuang dikala itu tentu saja tak menyia-nyiakan potensi emas yg diberikan oleh jepang ini. Oleh lantaran itu, seluruh elemen masyarakat turut sumbangsih untuk membangun tubuh persiapan kemerdekaan Indonesia ini.
Saat itu masyarakat Indonesia sudah sangat menginginkan kemerdekaan dr penjajahan yg berkepanjangan.
Karena negara Indonesia memang layak merdeka, apalagi ketika itu pula banyak tokoh- tokoh besar Indonesia yg sudah bisa untuk memimpin & menjalankan negara Indonesia.
Daftar Isi
Sejarah BPUPKI
Pembentukan BPUPKI ini merupakan suatu langkah besar untuk membentuk suatu organisasi mampu berdiri diatas kaki sendiri guna menyiapkan kemerdekaan Indonesia.
Tidak hanya merencanakan kemerdekaan saja, tubuh ini pula merupakan cikal bakal terlahirnya ideologi dasar negara.
Tentu saja tanpa adanya tubuh persiapan kemerdekaan ini tak akan terlahir yg namanya Pancasila selaku landasan ideologi negara Indonesia.
Sebenarnya badan ini memang tak dibutuhkan untuk berkembang & mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Jepang cuma ingin menggalang pertolongan dr Indonesia untuk kebutuhan perangnya dgn Amerika & pihak Sekutu.
Terlebih lagi, kita pahami bahwa Jepang sedang mengalami kekalahan bertubi-tubi di peperangan Asia Timur Raya.
Kekalahan ini disebabkan oleh serangan yg gencar dr Amerika di samudera Pasifik & pasukan Inggris serta China dr Asia Tenggara & dataran China.
Siasat Jepang tersebut lambat laun disadari & oleh tokoh-tokoh penting di Indonesia. Disini, para tokoh pun tak tinggal diam & justru mendorong BPUPKI untuk bekerja lebih keras mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Namun tak bermakna mereka itu lalai untuk mengambil keputusan & memaksakan kemerdekaan. Perlu diketahui pula bahwa Jepang saat itu masih cukup kuat.
Di bentuknya tubuh persiapan kemerdekaan Indonesia ini, ialah potensi emas untuk memukul mundur impian Jepang untuk menjajah Indonesia lebih lama.
Dan ternyata takdir pun berkata lain bahwa Jepang pun mengalami kekalahan yg makin parah pada perang Pasifik. Oleh karena itu, posisi jepang kian lemah sehingga para pejuang Indonesia bisa mendorong perjuangan untuk kemerdekaannya.
Dokuritu Zyunbi Tyoosa-kai yaitu nama yg disematkan oleh pihak Jepang untuk badan antisipasi kemerdekaan Indonesia ini.
Perlu dimengerti pula bahwa badan antisipasi kemerdekaan Indonesia ini dibentuk & dihadiahkan karena bertepatan dgn hari jadi Kaisar Hirohito.
Sidang BPUPKI
BPUPKI melaksanakan tiga kali sidang dlm merencanakan hal-hal yg nantinya akan menjadi fondasi negara Indonesia sesudah merdeka serta mempersiapkan proses menuju kemerdekaan tersebut.
Sidang Resmi Pertama BPUPKI
Pada tanggal 28 mei 1945, diadakan upacara peresmian serta seremoni pembukaan masa persidangan BPUPKI yg pertama.
Sidang ini dilaksanakan di gedung Chuo Sangi In yg pada saat itu bersifat selaku sebuah gedung Volksraad atau dewan perwakilan rakyat. Sekarang, gedung ini dikenal selaku gedung Pancasila yg berlokasi di Jl. Pejambon 6, DKI Jakarta.
Masa persidangan pertama BPUPKI ini baru dimulai pada esok harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945 & berjalan hingga tanggal 1 Juni 1945.
Sidang pertama ini bertujuan untuk membicarakan bentuk negara Indonesia, dasar-dasar negara Indonesia, serta filsafat negara Indonesia yg sudah merdeka.
Upacara peresmian & seremonial pembukaan ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI serta dua tokoh militer besar yaitu Panglima serdadu wilayah 7 Jendral Izagaki serta panglima tentara wilayah ke 16 yaitu Jendral Yuichiro Nagano.
Namun, untuk sidang-sidang setelahnya, yg menghadiri hanya anggota BPUPKI.
Agenda sidang diawali dgn pembahasan mengenai bentuk negara Indonesia yg pada jadinya disepakati sebagai suatu negara kesatuan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kemudian, agenda sidang dilanjutkan dgn merumuskan konstitusi yg akan mendasari negara Indonesia. BPUPKI harus merumuskan dasar negara apalagi dulu yg akan menjadi jiwa dr isi Undang Undang Dasar tersebut.
Dalam sidang ini, terdapat 3 tokoh pergerakan Indonesia yg mengajukan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia.
- Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengenai pemikiran lima asas dasar negara Republik Indonesia, yakni: “1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; & 5. Kesejahteraan Rakyat”
- Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan pemikiran mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yg beliau namakan “Dasar Negara Indonesia Merdeka“, yaitu: “1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Keseimbangan lahir batin; 4. Musyawarah; & 5. Keadilan Sosial”
- Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan pemikiran mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yg dia namakan “Pancasila“, yakni: “1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme & Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; & 5. Ketuhanan Yang Maha Esa”
Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Indonesia yg dicetuskan oleh Ir. Soekarno tersebut diketahui sebagai Pancasila yg menurut ia masih dapat disederhanakan lagi menjadi Trisila.
Konsep Trisila meliputi Sosionasionalisme, Sosiodemokrasi, & pula ketuhanan yg berkebudayaan. Bahkan, konsep ini masih dapat disederhanakan lagi menjadi Ekasila yakni Gotong Royong.
Masa sidang pertama ini dikenal sebagai momen lahirnya Pancasila sehingga tanggal 1 Juni ditetapkan selaku hari lahirnya Pancasila.
Pidato dr Ir. Soekarno ini pun menyelesaikan masa persidangan pertama BPUPKI. Masa ini dilanjutkan oleh reses selama satu bulan lebih yakni masa antar sidang.
Pembentukan Panitia Delapan
Pada hari yg sama, yakni pada tanggal 1 Juni 1945 pula dibentuk panitia delapan yg anggotanya berjumlah delapan orang. Organisasi kecil ini mempunyai anggota sebagai berikut
- Ir. Soekarno
- Drs. Moh. Hatt
- Sutardjo
- A. Wachid Hasyim
- Ki Bagus Hadikusumo
- Oto Iskandardinata
- Mr. Moh. Yamin
- Mr. A. A. Maramis
Panitia delapan ini bertugas untuk menampung & mengidentifikasi rumusan-rumusan dasar negara dr sidang BPUPKI.
Teradpat perbedaan tawaran & persepsi dasar di antara golongan-kelompok tokoh yg ada pada panitia delapan ini.
Golongan Islam menginginkan pembentukan negara menurut syariat Islam. Sedangkan, kalangan nasionalis mengininkan semua agama dianggap sama & tak ada kecenderungan-kecenderungan tertentu.
Karena perbedaan ini, terjadilah perdebatan yg panjang yg tak kunjung selesai mengenai dasar negara yg akan diajukan untuk Indonesia.
Masa Antara Sidang Resmi Pertama dgn Sidang Resmi Kedua
Sampai dgn final masa persidangan BPUPKI yg pertama, masih belum ditemukan titik tengah mengenai perumusan dasar negara Indonesia yg tepat.
Oleh karena itu, dibentuklah Panitia Sembilan yg bermaksud untuk menggodok semua masukan & pandangan mengenai dasar negara tersebut.
Anggota dr panitia sembilan yakni tokoh-tokoh dibawah ini
- Ir. Soekarno (ketua)
- Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
- Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
- Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
- Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
- Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
- Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
- Haji Agus Salim (anggota)
- Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
Setelah perundingan yg cukup alot dr pihak kaum kebangsaan & pula kaum keagamaan, maka Panitia Sembilan kembali melaksanakan konferensi pada tanggal 22 Juni 1945.
Pertemuan ini menciptakan rumusan dasar negara republik Indonesia yg dikala itu diketahui selaku Piagam Jakarta.
Sebagai ketua Panitia Sembilan, Ir. Soekarno melaporkan pada anggota BPUPKI yg lainnya mengenai hasil dr keputusan sementara panitia sembilan.
Piagam jakarta yg dilaporkan oleh Ir. Soekarno mempunyai isi sebagai berikut
- Ketuhanan dgn keharusan menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
- Kemanusiaan yg adil & beradab,
- Persatuan Indonesia,
- Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dlm permusyawaratan perwakilan,
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rancangan sementara ini pun diterima untuk berikutnya dimatangkan pada masa persidangan BPUPKI berikutnya, yg akan diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945.
Pada masa antara sidang ini, berlangsung pula persidangan tak resmi yg didatangi oleh 38 orang anggota BPUPKI.
Persidangan tak resmi ini dengan-cara langsung dipimpin oleh Ir. Soekarno dam banyak membicarakan mengenai desain pembukaan UUD 1945 atau kerap dikenal sebagai preambule.
Pembahasan ini kemudian dilanjutkan pada masa persidangan resmi kedua dr BPUPKI yg terealisasi pada tanggal 10-17 Juli 1945.
Sidang Resmi Kedua
Masa persidangan BPUPKI yg kedua berjalan semenjak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 17 Juli 1945.
Agenda sidang kali ini membicarakan mengenai batasan kawasan Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang dasar, ekonomi & keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan & pengajaran.
Pada persidangan kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi kedalam panitia kecil yg memiliki fungsi yg berlainan-beda. Hal ini bermaksud untuk mempertajam diskusi & pula mempercepat proses diskusi.
Panitia yg dibentuk antara lain adalah
- Panitia perancang Undang-Undang Dasar (Diketuai Ir. Soekarno)
- Panitia pembelaan tanah air (Diketuai Raden Abikusno Tjokrosoejoso)
- Panitia ekonomi & keuangan (Diketuai Drs. Mohammad Hatta)
Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang Undang Dasar yg diketuai oleh Ir. Soekarno membicarakan mengenai pembentukan panitia kecil yg berfungsi untuk merancang isi Undang-Undang Dasar.
Panitia kecil ini beranggotakan 7 orang yg antara lain yakni
- Prof. Mr. Dr. Soepomo (Ketua)
- Mr. KRMT Wongsonegoro
- Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo
- Mr. Alexander Andries Maramis
- Mr. Raden Panji Singgih
- Haji Agus Salim
- Dr. Soekiman Wirjosandjojo
Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar yg diketuai oleh Ir. Soekarno membahas mengenai hasil kerja panitia kecil ini.
Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang UUD yg pribadi dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, yaitu Ir. Soekarno.
Dalam laporan tersebut, terbahas mengenai desain Undang-Undang Dasar yg didalamnya tercantum tiga permasalahan pokok yg antara lain adalah
- Pernyataan wacana Indonesia Merdeka
- Pembukaan Undang-Undang Dasar
- Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai “Undang-Undang Dasar 1945“, yg isinya meliputi:
- Wilayah negara Indonesia ialah sama dgn bekas wilayah Hindia-Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang ialah daerah Sabah dan wilayah Serawak di negara Malaysia, serta kawasan negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (kini adalah wilayah negara Timor Leste), & pulau-pulau di sekitarnya,
- Bentuk negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,
- Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik,
- Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih,
- Bahasa nasional Indonesia yakni Bahasa Indonesia.
Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia dijadwalkan akan disusun dgn mengambil tiga alinea pertama dr Piagam Jakarta. Sedangkan, konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dr alinea keempat Piagam Jakarta.
Sementara itu, masih terdapat perdebatan antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan & syariat Islam dlm negara Indonesia. Pada kesudahannya, Piagam Jakarta disetujui dgn redaksi yg sedikit berlainan.
Tugas BPUPKI
Secara lazim, peran dr BPUPKI adalah untuk merencanakan & mengkaji apa saja yg dibutuhkan oleh Indonesia agar dapat menjadi sebuah negara merdeka.
Tentu saja, salah satu tugasnya yakni melengkapi unsur-unsur terbentuknya suatu negara, supaya bisa disahkan sebagai sebuah negara merdeka, baik dengan-cara de jure maupun dengan-cara de facto.
Berikut ini adalah detail tugas-peran yg dikerjakan oleh BPUPKI selama masa tugasnya
- Merancang Dasar-Dasar Dari Negara Republik Indonesia
- Menyusun Undang-Undang Yang Menjadi Patokan Hukum Indonesia
- Mempersiapkan Strategi & Langkah Penting Untuk Kemerdekaan Indonesia
- Menyusun Ideologi atau Falsafah Negara Indonesia
- Menampung aspirasi & persepsi anggota-anggotanya serta masyarakat Indonesia kepada persiapan kemerdekaan Negara
Pada dikala itu tokoh-tokoh penting seperti Doktor Radjiman & Raden Panji Soeroso adalah salah satu tokoh yg besar lengan berkuasa untuk membentuk badan ini.
Banyak tokoh Indonesia yg mengerti tata cara kolonial Jepang & menyaksikan dr cara mereka menerapkan sistemnya di Indonesia. Sehingga berusaha untuk keluar dr tempurung tersebut & tidak mau jatuh ke dlm lubang yg sama.
Kita sungguh mengerti bahwa lubang besar pertama yakni penjajahan kolonial Belanda yg bisa memonopoli Indonesia dgn pelik & rapih.
Maka tokoh Indonesia sejatinya cuma menumpang atas kepentingan Jepang sesaat.
Meskipun mereka mengenali bahwa Jepang cuma ingin memberikan hadiah penghibur lara, berupa kemerdekaan. Janji- kesepakatan manis itu sepantasnya tak pribadi di serang oleh para pejuang kemerdekaan.
Karena para tokoh Indonesia sangat mengetahui kekuatan & kengerian tentara Jepang. Sehingga yg paling bijak yakni melawannya dgn politik serta diplomasi.
Terlebih sebagian jenderal-jenderal utama dr Jepang tak ditempatkan di Indonesia lantaran sedang memanaskan sumbu peperangan di Pasifik.
Sehingga, lebih mudah bagi bangsa Indonesia untuk berpolitik & berdiplomasi lantaran tak dengan-cara eksklusif diawasi oleh pemimpin-pemimpin Jepang berpangkat tinggi.
Karena sifat Jepang pada dikala itu memang tak terlalu terkonsentrasi untuk menghadapi informasi- gosip politik bawah tanah.
Tokoh-Tokoh BPUPKI
Organisasi BPUPKI diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat karena dia dianggap sangat berjasa & dapat mewadahi banyak kepentingan serta mampu memimpin.
Salah satu peran serta beliau ialah dlm memilih pajak semoga selaras dgn penyusunan Undang-Undang. Oleh karena itu pemungutan pajak untuk kesekian kalinya sukses dirumuskan menjadi peraturan pajak oleh ia.
Jabatan berakal ketua dr tubuh perumusan kemerdekaan ini dipegang oleh Ichibangase Yosio yg merupakan perwakilan dr pihak Jepang.
Namun tetap saja pondasi & kekuatan utama dr tubuh ini terletak pada Doktor Radjiman & Soeroso selaku wakil pelengkap.
Total dr keseluruhan anggota BPUPKI sebanyak 67 orang yg ditambah dgn perwakilan dr Jepang untuk memantau.
Berikut ini yakni beberapa anggota BPUPKI yg cukup terkenal & nantinya akan berperan besar dlm mewujudkan bangsa Indonesia yg merdeka & berdaulat
- Ir. Soekarno yg kemudian akan menjadi Presiden Pertama Republik Indonesia
- Drs. Mohammad Hatta yg akan terpilih menjadi wakil Presiden Republik Indonesia
- Ki Hajar Dewantara yg merupakan bapak pendidikan. Beliau banyak berperan dlm pembentukan ideologi negara. Contohnya slogan Tut wuri handayani
- Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja, beliau merupakan salah satu yg memiliki kompetensi dlm ilmu kehakiman
- Samsi Sastrawidagda yg di kemudian hari akan menjadi menteri keuangan pertama di Indonesia
- K.H. A. Ahmad Sanusi yg merupakan tokoh ulama atau cendikiawan Muslim. Beliau merupakan tokoh yg mengusungkan bahwa negara Indonesia mesti menjadi Republik Indonesia atau Jumhuriyah
- H. Agus Salim yg merupakan salah satu tokoh penting untuk merumuskan pembukaan dlm Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- K.H. Wahid Hasyim yg merupakan ayah dr Presiden ke 4 yaitu Abdurrahman Wahid. Beliau merupakan anak dr pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan tokoh satria yg kerap mengajukan bangsa Indonesia yg merdeka & memegang nilai-nilai keislaman
Selain nama & tokoh- tokoh penting lainnya banyak pula tokoh- tokoh yg tak kalah penting untuk membentuk perancangan kemerdekaan Indonesia.
Berikut ini ialah tokoh-tokoh BPUPKI yg berasal dr Indonesia dengan-cara lengkap
- Abdul Kaffar
- Abdul Kahar Muzakir
- Agus Muhsin Dasaad
- AR Baswedan
- Bandoro Pangeran Hairo Purobujo
- Bendoro Kanjeng Pangeran Ario Suryohamijoyo
- Bendoro Pangeran Hairo Bintoro
- Raden Buntaran Martoatmojo
- Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja
- Samsi Sastrawidagda
- Sukiman Wiryosanjoyo
- Kanjeng Raden Mas Hario Sosrodiningrat
- Muhammad Hatta
- H. A. Ahmad Sanusi
- Haji Abdul Wahid Hasyim
- Haji Agus Salim
- Pangeran Muhammad Nur
- Raden Ashar Sutejo Munandar
- Raden Mas Panji Surahman Cokroadisuryo
- Raden Ruseno Suryohadikusumo
- Soekarno
- H. Abdul Halim Majalengka
- Kanjeng Raden Mas Tumenggung Ario Wuryaningrat
- Ki Bagus Hadikusumo
- Ki Hajar Dewantara
- Kiai Haji Abdul Fatah Hasan
- Kiai Haji Mas Mansoer
- Kiai Haji Masjkur
- Liem Koen Hian
- Mas Aris
- Mas Sutarjo Kartohadikusumo
- A. A. Maramis
- Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro
- Mas Besar Martokusumo
- Mas Susanto Tirtoprojo
- Muhammad Yamin
- Raden Ahmad Subarjo
- Raden Hindromartono
- Raden Mas Sartono
- Raden Panji Singgih
- Raden Syamsudin
- Raden Suwandi
- Raden Sastromulyono
- Yohanes Latuharhary
- Mr. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso
- Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito
- Oey Tiang Tjoei
- Oey Tjong Hauw
- F. Dahler
- Parada Harahap
- Dr. Mr. Raden Supomo
- Dr. Pangeran Ario Husein Jayadiningrat
- Dr Raden Jenal Asikin Wijaya Kusuma
- Raden Abdul Kadir
- Raden Abdulrahim Pratalykrama
- Raden Abikusno Cokrosuyoso
- Raden Adipati Ario Purbonegoro Sumitro Kolopaking
- Raden Adipati Wiranatakoesoema V.
- Raden Asikin Natanegara
- Raden Mas Margono Joyohadikusumo
- Raden Mas Tumenggung Ario Suryo
- Raden Oto Iskandardinata
- Raden Rusian Wongsokusumo
- Raden Sudirman
- Raden Sukarjo Wiryopranoto
- Tan Eng Hoa
Sedangkan, anggota BPUPKI yg berasal dr Jepang & bertugas untuk memantau antara lain yaitu
- Matuura Mitukiyo
- Miyano Syoozoo
- Tanaka Minoru
- Tokonami Tokuzi
- Itagaki Masumitu
- Masuda Toyohiko
- Ide Teitiroo
Anggota tubuh perumusan & penyusunan rencana kemerdekaan memang dipilih dr tokoh-tokoh yg sangat kuat & mengerti apa yg sedang mereka lakukan.
Oleh lantaran itu kemerdekaan Indonesia dapat diraih sempurna meskipun mereka bergerak dengan-cara tak mencolok di hadapan Jepang. Setelah resmi maka sidang demi sidang untuk merumuskan kemerdekaan dibuat dgn skenario yg sungguh serius.
Tokoh-tokoh pendekar sangat memahami bahwa sidang tersebut hanya selaku formalitas.
Meskipun begitu mereka tetap menciptakan dgn rapih karena mereka percaya akan kemerdekaan yg mampu diraih oleh tangan sendiri & tanpa dukungan Jepang.
29 hingga 1 Juni ialah bentuk dr keseriusan tokoh Indonesia untuk menyelenggarakan sidang BPUPKI pertama. Meskipun begitu dasar dr negara Indonesia belum sepenuhnya dibeberkan supaya menjaga kerahasia rumusan-rumusan negara Indonesia.
Setelah memasuki bulan Juli menjadi sidang terakhir tubuh tersebut sebelum 7 Agustus 1945 resmi dibubarkan & diganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.