Daftar Isi
Pengertian Politik Etis
Politik Etis atau Politik Balas Budi yaitu suatu ideyg menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik kepada politik tanam paksa.
Munculnya kaum Etis yg di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) & C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yg terbelakang.
Latar Belakang Politik Etis
Pada awal sebelum dilaksanakannya politk etis keadaan social & ekonomi di Indonesia begitu buruk & jauh dr kata sejahtera khususnya untuk pendidikan pribumi yg bukan dikalangan aristokrat.
Pendidikan bukan menjadi baik justru sebaliknya. Dari bidang ekonomi tanah-tanah farah yg luas masih dikuasai oleh perantuan tanah yg dimana rakyat biasa hanya selaku penyewa & pekerja saja.
Baca Juga : Masa Pemerintahan Daendels Menurut Sejarah
Bidang politk masalah yg meningkat saat ini ialah sentralisasi politik yg kuat sehingga tak ada pemisahan kekuasaan & keuangan antara pemerintah koloniol & bangsa Indonesia yg berpengaruh pada ketidak sejahteraan pribumi.
Keadaan ini menerima respon dr golongan social democrat yg didalangi oleh VON Deventer yg kemudian dijuluki bapak pangeran etis yg menginginkan adanya balas kebijaksanaan unntuk bangsa Indonesia.
Van deveter dlm majalah de gres mengkritrik pemerintah colonial & menyarankan biar dijalankan politik kehormatan (hutang kekayaan) atas segala kekayaan yg telah diberikan untuk bangsa Indonesia terhadap Negara belanda.
Kritikan ini kemudian direspon oleh Ratu Wilhelmina dlm pengangkatannya sebagai ratu baru balanda pada tahun 1898 & mengeluarkan pernyataan bahwa bangsa belanda memiliki hutang moril & perlu diberikan kemakmuran bagi bangsa Indonesia.
Selain dua faktor ini, pula alasannya adalah pergantian politik dibelanda yaitu dgn berkuasanya kelompok liberal yg menginginkan dilakukannya sisitem ekonomi bebas & kapitalisme & mengusahakan agar pendidikan mulai di tingkatkan di indonesia.
Adanya kepercayaan dr dua golongan yg berlawanan makin membuat politik etis semoga secepatnya dilaksanakan yaitu:
-
Golongan Misionaris
Tiga partai Kristen partai katolik, anti revolisoner & kresten yg programnya adalah kewajiban belanda untuk mengangkat derajat pribumi yg didasarkan oleh agama.
-
Golongan Koseriatif
Menjadi keharusan kita selaku bangsa yg lebih tinggi derajatnya untuk memberadapkan orang-orang terbelakang.
Itulah dua kepercayaan yg berkembang pada dikala itu alasannya adalah bagi mereka tujuan terahir politik kolonial sebaiknya sudah memajukan kemakmuran & perkembangan moral penduduk pribumi, penilaian ekonomi bukan eksploitasi colonial melainkan pertanggung jawaban moral.
Isi Politik Etis
Berikut dibawah ini terdapat beberapa isi politik etis, diantaranya:
1. Irigate (Pengairan danInfrastruktur)
Irigate (pengairan & infrastruktur) adalah acara pembangunan & penyempurnaan sarana & prasarana untuk kemakmuran rakyat,
terutama dlm bidang pertanian & perkebunan hal ini dikerjakan dgn bikin waduk-waduk besar penampung air hujan untuk petanian, & melakukan perbaikan sanitasi untuk menghemat penyakit kolera & pes.
Selain pula perbaikan fasilitas infrastruktur terutama yakni jalan raya & kereta api selaku media untuk pengangkutan komoditi hasil pertanian & perkebunan.
2. Educate (Pendidikan)
Educate (pendidikan) adalah acara peningkatan mutu SDM & pengurangan jumlah buta karakter yg implikasi baiknya untuk pemerintah Belanda pula yatu mendapatkan tenaga keraja terdidik untuk birikrasinya namun dgn gaji yg murah,
karena apabila mendatangkan pekerja dr Eropa pastinya akan sangatlah mahal biayanya dgn honor yg mahal & pemberian sarana & prasarana,
yang dikemdian akan di buat sekolah dgn dua tingkatan yakni sekolah kelas I untuk golongan aristokrat & tuan tanah & sekolah kelas II untuk pribumi kelas menegah & biasa dgn mata pelajaran membaca, menulis, ilmu bumi, berhitung, sejarah & menggambar.
3. Emigrate (Transmigrasi)
Emigrate (Transmigrasi) ialah program pemerataan penduduk Jawa & Madura yg telah padat dgn jumlah sekitar 14 juta jiwa tahun 1900,
selain padat jumlah perkebunan pun sudah begitu luas maka daerah untuk pemukiman semakin sempit, maka hal itu di buat dgn dibuatnya pemukiman di Sumatra Utara & Selatan dimana di buka perkebunan-perkebunan gres yg memerlukan banyak sekali pengurus & pegawainya.
Baca Juga : Penjelasan Sejarah Tanam Paksa Beserta Tujuannya
Untuk pemukiman Lampung adalah salah satu wilayah yg ditetapkan sebagai pusat transmigrasi dr Jawa & Madura. Itulah acara utama yg dijalankan dlm politik etis terlepas dr berhasil atau tak & ada kepentingan lain atau tidak,
namun dr ketiga program itu pendidikan merupakan acara prioritas sebab kedua acara lainya akan sukses & di tunjang oleh pendidikan.
Selanjutnya akan di jelaskan mengenai damapk yg di timbulkan oleh politik etiis dgn 3 acara utamanya.
Kebijakan Politik Etis
Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yg diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dlm pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yg dikerjakan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini kebijakan-kebijakan tersebut,
diantaranya:
-
Irigasi
Pengairan cuma ditujukan pada tanah-tanah yg subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tak dialiri air dr irigasi.
-
Edukasi
Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yg mahir & murah.
Pendidikan yg dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan pada belum dewasa pegawai negeri & orang-orang yg mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yakni pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri & orang-orang yg berharta, & di sekolah kelas II pada anak-anak pribumi & pada umumnya.
-
Migrasi
Migrasi ke kawasan luar Jawa hanya ditujukan ke wilayah-wilayah yg dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yg besar akan tenaga kerja di kawasan-wilayah perkebunan mirip perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Deli, Suriname, & lain-lain.
Baca Juga : Penjelasan Kebijakan Kolonial VOC Di Indonesia Beserta Kemundurannya
Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung memiliki tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk menyanggupi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tak jarang banyak yg melarikan diri.
Untuk mencegah biar pekerja tak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yakni peraturan yg menetapkan bahwa pekerja yg melarikan diri akan dicari & ditangkap polisi, kemudian dikembalikan pada mandor atau pengawasnya.
Dari ketiga penyimpangan ini, terjadi karena lebih banyak untuk kepentingan pemerintahan Belanda.
Pelaksanaan Politik Etis
Dalam pergantian politik ini negeri Belanda menjinjing efek bagi kebijakan pada negara-negara jajahan Belanda, tergolong Indonesia “Hindia Belanda”.
Golongan liberal di negeri Belanda yg mendapat pinjaman yg besar dr kelompok masyarakat, mendesak pemerintah Belanda untuk mengembangkan kehidupan di wilayah jajahan.
Yang dlm hal ini salah satu penganut politik liberal merupakan Van Deventer. C. Th. van Deventer yg merupakan salah seorang tokoh penganjur “pencetus” Politik Etis.
Desakan ini mendapat pemberian dr pemerintah Belanda, dlm pidato negara pada tahun 1901, Ratu Belanda, Wihelmina mengatakan:
“Negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran dr penduduk Hindia Belanda”.
Yang hal demikian pidato tersebut menandai permulaan kebijakan memakmurkan Hindia Belanda yg dikenal selaku Politik Etis atau Politik Balas Budi.
Baca Juga : Penjelasan Kebijakan Masa Penjajahan Inggris Di Indonesia Serta Langkahnya
Tokoh Pencetus Politik Etis
Yang keberadaan Politik Etis di Hindia Belanda tatkala itu, setidaknya diwarnai oleh sosok-sosok mereka, baik selaku inisiator, fasilitator, eksekutor maupun kritikus dr kebijaksanaan tersebut.
Nah berikut ini tokoh-tokoh Belanda yg mewarnai Politik Etis yg diantaranya yaitu:
- Eduard Douwes Dekker “1820-1887”
- Pieter Brooshooft “1845-1921”
- Conrad Theodore van Deventer “1857-1915”
- Jacques Henrij Abendanon “1852-1925”
- Dr. Douwes Dekker “1879-1950”
Keberadaan Politik Etis di Hindia Belanda tatkala itu, setidaknya diwarnai oleh sosok-sosok mereka, baik sebagai inisiator, fasilitator, eksekutor maupun kritikus dr kebijaksanaan tersebut.
Implementasi Politik Etis
Kebijakan pertama & kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dgn membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda & emigrasi dikerjakan dgn memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yg bermakna bagi bangsa Indonesia.
Pengaruh politik etis dlm bidang pengajaran & pendidikan sangat berperan sekali dlm pengembangan & perluasan dunia pendidikan & pengajaran di Hindia Belanda.
Salah seorang dr kelompok etis yg sangat berjasa dlm bidang ini yaitu Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) yang Menteri Kebudayaan, Agama, & Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yg nyaris merata di daerah-wilayah.
Sementara itu, dlm penduduk sudah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda & orang-orang pribumi. Kalangan penunjang politik etis merasa prihatin kepada pribumi yg mendapatkan diskriminasi sosial-budaya.
Kegagalan Politik Etis
Berikut dibawah ini terdapat beberapa kegagalan dlm politik etis, diantaranya:
- PNS dr golongan pribumi hanya dimanfaatkan sehingga Belanda masih mendominasi
- Politik liberal memberikan laba yg sangat besar bagi Belanda, & tak untuk
- Hanya sebagian kecil kaum pribumi yg mendapat keuntungan & kedudukan yg baik.
Tujuan Politik Etis
misalnya selaku pegawai Belanda untuk menjalankan fungsi-fungsi administratif rendahan di Hindia Belanda.
Namun disisi lain, adanya politik etis lalu memunculkan tokoh-tokoh penting yg dimasa-masa selanjutnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Dampak Politik Etis
Dampak yg di timbulkan oleh politik etis pasti ada yg negatif & positif tetapi yg perlu kita pahami yaitu bahwa hampir semua program & tujuan permulaan dr politik etis banyak yg tak terlaksana & mendapat kendala.
Namun satu acara yg berefek positif dgn sifat jangka panjang bagi bangsa Indonesia ialah bidang pendidikan yg akan mendatangkan golongan terpelajar & terdidik yg dikemudian hari akan bikin
pemerintahan Belanda menjadi terancam dgn munculnya Budi Utomu, Sarikat Islam & berdirinya Volksraad. Adapun dampak-efek yg terlihat kasatmata yaitu dlm tiga bidang :
1. Politik
Desentralisasi kekuasaan atau otonomi bagi bangsa Indonesia, tetapi tetap saja terdapat problem yaitu golongan penguasa tetap kuat dlm arti intervensi, alasannya perusahaan-perusahaan Belanda kalah saing dgn Jepang & Amerika menjadikan sentralisasi berupaya diterapkan kembali.
2. Sosial
Lahirnya golongan terpelajar, peningkatan jumlah melek abjad , pertumbuhan bidang pendidikan yakni dampak positifnya namun efek negatifnya yakni kesenjangan antara golongan bangsawan & bawah kian terlihat jelas karena ningrat kelas atas mampu berseolah dgn baik & langsung di pekerjakan di perusahaan-perusahaan Belanda.
3. Ekonomi
Lahirnya metode Kapitalisme terbaru, politkk liberal & pasar bebas yg membuat persaingan & modal menjadi indikator utama dlm jual beli.
Sehingga yg lemah akan kalah & tersingkirkan. Selain itu pula muculnya & berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta & aneh di Indonesia mirip Shell.
Baca Juga : Isi Tritura – Latar Belakang, Aksi, Tujuan, Supersemar & Tokoh
Dampak Politik Etis bagi Bangsa Indonesia
Berikut dibawah ini terdapat beberapa dampak pelaksanaan Politik Etis bagi bangsa Indonesia, diantaranya:
- Pembangunan infrastruktur mirip pembangunan rel kereta api yg memperlancar perpindahan barang & insan.
- Pembangunan infratruktur pertanian dlm hal ini bendungan yg nantinya bermanfaat bagi pengairan.
- Berdirinya sekolah-sekolah antara lain, Hollandsch Indlandsche School(HIS) setingkat SD untuk kelas atas & yg untuk kelas bawah dibentuk sekolah kelas dua, Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs (MULO) setingkat Sekolah Menengah Pertama, Algemeene Middlebare School (AMS) setingkat SMU, Kweek School (Sekolah Guru) untuk kaum bumi putra & Technical Hoges School (Sekolah Tinggi Teknik), School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) sekolah kedokteran.
- Adanya berbagai sekolah menimbulkan munculnya kaum terpelajar atau cendikiawan yg nantinya menjadi penggagas Pergerakan Nasional mirip pola Soetomo mahasiswa STOVIA mendirikan organisasi Budi Utomo.
Demikianlah pembahasan tentang Pengertian Politik Etis – Latar Belakang, Isi, Kebijakan, Pelaksanaan, Tokoh, Implementasi, Kegagalan, Tujuan & Dampak semoga dgn adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan & pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. 🙂 🙂 🙂
Baca Juga:
- Masa Pemerintahan Daendels Menurut Sejarah
- Penjelasan Sejarah Tanam Paksa Beserta Tujuannya
- Penjelasan Kebijakan Kolonial VOC Di Indonesia Beserta Kemundurannya
- Penjelasan Kebijakan Masa Penjajahan Inggris Di Indonesia Serta Langkahnya