Politik identitas pada hakekatnya senantisa mengacu pada alat politik yg dimiliki oleh sekelompok orang mirip dlm arti etnis, makna suku, agama, & lain sebagainya yg dijalankan untuk meraih tujuan menemukan kekuasaaan. Penjalananan politik identitas ini tercermin dr bentuk langkah-langkah sosial yg dijalankan seseorang menerangkan jati diri kelompok tersebut. Bahkan tak jarang untuk implementasi atas pola adanya politik identitas di Indonesia menimbulkan isu yg berbau SARA & kadang kala dijadikan selaku alat untuk menjatuhkan musuh politik dlm pemilu.
Misalnya dgn mengatasnamakan agama tertentu untuk tak memilih pemimpin dr agama yg berbeda. Hal itu, pastinya tergolong politik identitas yg bersifat negatif karena dapat menghancurkan integrasi nasional bangsa Indonesia. Disisi lain, untuk yg bersifat positif dlm adanya politik identitas mampu mendongkar kekuataan kelompoknya.
Daftar Isi
Politik Identitas
Politik identitas ialah salah satu cara dimana anggota penduduk berjuang dgn tujuan untuk memperoleh pengesahan publik atas unsur budaya atau identitas mereka. Dimana identitas yg dimaskud dlm sosiologi politik bisa berbentukidentitas atas kesamaan ras, etnis, suku, budaya, agama, & lain-lain.
Contoh Politik Identitas
Adapun untuk pola politik identitas yg ada di masyarakat diantaranya yakni:
-
Rasial & Etnokultural
Politik identitas etnis, agama & rasial mendominasi jalannya politik Amerika pada kurun ke-19, selama Sistem Partai Kedua (1830-an sampai 1850-an), & serta Sistem Partai Ketiga (1850-an sampai 1890-an). Identitas rasial telah menjadi tema sentral dlm politik Selatan (Southern politics) semenjak perbudakan dihapuskan.
Pola serupa muncul di kala ke-21 yg lazimnya direferensikan dlm budaya populer, & semakin sering dianalisis di media & komentar sosial selaku cuilan yg saling berhubungan dr politik & penduduk .
Baik fenomena kelompok dominan & minoritas, politik identitas rasial dapat berkembang selaku reaksi pada warisan sejarah penindasan berbasis ras terhadap sebuah orang, serta duduk perkara identitas kelompok dengan-cara biasa .
-
Perempuan Kulit Hitam
Politik identitas dlm kesetaraan gender wanita kulit hitam menyangkut politik berbasis identitas yg berasal dr pengalaman hidup perjuangan & penindasan perempuan kulit hitam. Pada tahun 1977, Combahee River Collective (CRC) Statement menyatakan bahwa perempuan kulit hitam berjuang menghadapi penindasan, & penciptaan politik identitas memberi mereka alat & pemahaman untuk menghadapi penindasan yg dihadapi.
CRC pula menyarankan bahwa “the personal is political“. Ungkapan ini menerangkan pandangan yg dimiliki perempuan kulit hitam pada politik, alasannya mereka dibangun oleh pengalaman hidup ketidaksetaraan rasial, & penindasan berdasarkan identitas mereka.
-
Politik Identitas Arab
Politik identitas Arab menyangkut politik berbasis identitas yg berasal dr kesadaran rasial atau etnokultural orang Arab. Dalam regionalisme Timur Tengah, politik identitas mempunyai arti khusus dlm kaitannya dgn identitas nasional & budaya negara-negara non-Arab, seperti Turki, Iran, & negara-negara Afrika Utara.
Dalam buku yg berjudul Being Arab: Arabism and the Politics of Recognition, akademisi Christopher Wise & Paul James menentang persepsi bahwa, di era pasca-invasi Afghanistan & Irak, politik yg digerakkan oleh identitas Arab telah rampung.
Menyangkal pandangan yg telah “menawan banyak analis untuk menyimpulkan bahwa era politik identitas Arab sudah berlalu“, Wise & James menyelidiki perkembangannya sebagai alternatif yg layak untuk fundamentalisme Islam di dunia Arab.
-
Politik identitas Maori
Karena rancangan berbasis suku versus pan-Māori yg agak berkompetisi, terdapat pemanfaatan internal & eksternal politik identitas Māori di Selandia Baru. Politik identitas Maori telah menjadi kekuatan yg mengusik dlm politik Selandia Baru & konsepsi kebangsaan pasca-kolonial.
Perkembangannya pula sudah dieksplorasi selaku penyebab perkembangan identitas etnis paralel pada populasi non-Maori. Akademisi Alison Jones menyatakan bahwa bentuk politik identitas Maori, yg dengan-cara pribadi berlawanan dgn Pakeha (orang kulit putih Selandia Baru), sudah menolong menawarkan “dasar untuk kerja sama internal & politik kekuatan (basis for internal collaboration and a politics of strength)”.
-
Kulit Putih
Politik identitas kulit putih menyangkut manifestasi identitas etnokultural orang kulit putih di berbagai latar politik nasional mirip Amerika Serikat atau Australia.
Pada tahun 1998, ilmuwan politik Jeffrey Kaplan & Leonard Weinberg meramalkan bahwa, pada akhir abad ke-20, “hak radikal Eropa-Amerika” akan menyebarkan politik identitas kulit putih trans-nasional, yg akan memunculkan narasi unek-unek populis & mendorong permusuhan pada non- orang kulit putih & multikulturalisme.
Di Amerika Serikat, fatwa utama informasi telah mengidentifikasi kepresidenan Donald Trump sebagai sinyal meningkatnya & meluasnya pemanfaatan politik identitas kulit putih di dlm Partai Republik & lanskap politik. Jurnalis politik seperti Michael Scherer & David Smith telah melaporkan perkembangannya sejak pertengahan 2010-an.
Ron Brownstein percaya bahwa Presiden Trump memakai “Politik Identitas Kulit Putih” untuk mendukung basisnya & bahwa hal ini pada alhasil akan menghalangi kemampuannya untuk meraih pemilih non-Amerika kulit putih untuk pemilihan presiden Amerika Serikat 2020.
-
Gender
Politik identitas dlm gender yaitu kepingan dr pendekatan yg menatap politik, baik dlm praktik maupun selaku disiplin akademis, sebagai bersifat gender & bahwa gender ialah identitas yg mempengaruhi cara berpikir orang.
-
Pemilu di Indonesia
Politik identitas kadang kala didasarkan pada kepercayaan & suku bangsa. Contohnya yaitu ujaran kebencian yg bersifat SARA (Suku, Agama, Ras, & Antargolongan) yg dipakai sebagai alat untuk menjegal pihak lawan politik.
Selain itu, di Indonesia, politik identitas pula dipakai sebagai salah satu strategi kampanye yg dilakukan oleh para kandidat dlm Pemilu, sekaligus menjadi argumentasi beberapa orang untuk memilih.
Misalnya seseorang menentukan kandidat bukan didasarkan pada mutu politisi dr calon (misalnya dgn mempertimbangka visi & misinya), tapi didasarkan pada identitas dr kandidat tersebut contohnya alasannya kesamaan agama atau suku bangsa.
Itulah tadi postingan yg bisa dikemukakan pada semua kelompok berhubungan dgn berbagai pola masalah politik identitas yg pernah terjadi di penduduk dunia & Indonesia.