Istilah politik ekonomi bisanya terwujud dlm aneka macam kebijakan dlm sistem sosial kepemerintahan dlm bidang perekonomian yg menghasilkan arti nilai material pada penduduk . Adapun teladan yg termasuk perkara dlm politik ekonomi ini contohnya penentuan harga eceran tertinggi & terendah dr suatu produk.
Disisi lain, terdapat campur tangan atas arti ideologi yg mempengaruhi proses adanya politik ekonomi di suatu negara. Misalnya saja ideologi dlm liberalisme akan senantisa memperkuat kekuasaan pasar terhadap kemampuan masyarakat.
Daftar Isi
Politik Ekonomi
Politik ekonomi yg pula dikenal kebijakan ekonomi yakni serangkaian cara-cara yg ditempuh dlm bentuk tindakan sosial yg diambil & dilakukan oleh pemerintah dlm bidang ekonomi selaku upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya.
Praktik yg dilaksanakan dlm politik ekonomi ini bisa saja terimplementasi dr realitas sosial yg ada di masyarakat dlm memperlihatkan ketahanan & pula eksistensinya.
Contoh Politik Ekonomi
Adapun untuk beberapa teladan yg tergolong dlm politik ekonomi, diantaranya;
-
Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter merupakan kebijakan yg mengacu pada langkah-langkah atau Langkah-langkah yg diambil oleh otoritas moneter suatu negara untuk mengatur permasalahan yg berkaitan dgn moneter. Kebijakan ini diterapkan dgn tujuan untuk menertibkan jumlah uang yg beredar baik dengan-cara eksklusif maupun tak langsung.
Meskipun dlm realisasinya, jumlah duit yg beredar tak ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah, tetapi pemerintah tetap menjadi pelaku paling bertanggung jawab, baik dengan-cara langsung maupun tak eksklusif. Dalam menerapkan kebijakan moneter, seberapa banyak jumlah duit yg beredar harus sesuai dgn jumlah uang yg diperlukan oleh penduduk & tingkat peredaran atau transaksi barang & jasa.
-
Penetapan harga Minimum (Floor Price)
Penetapan harga minimum ialah kebijakan yg diambil oleh pemerintah dgn tujuan untuk melindungi produsen. Penetapan ini berusaha untuk memastikan bahwa harga jual produsen senantiasa lebih tinggi dibandingkan harga pokok buatan, sehingga produsen masih bisa memeperoleh laba & bisa untuk melaksanakan buatan barang dengan-cara berkesinambungan.
Bisa pula dibilang bahwa, Kebijakan Penetapan Harga Minimum yakni kebijakan yg diambil dikala harga pasar lebih rendah dibandingkan harga pokok produksi. Produsen akan mengalami kerugian apabila memasarkan hasil produksinya sesuai dgn harga pasar.
Meskipun demikian, mekanisme harga pasar tak selalu berlangsung lancer alasannya adalah bisa mengakibatkan terjadinya pasar gelap (pasar yg pembentukan harganya di luar ketetapan harga minimum oleh pemerintah).
-
Kebijakan Penetapan Harga Maksimum (Ceiling Price)
Penetapan Harga Maksimum yakni kebijakan yg diambil oleh pemerintah dgn tujuan untuk melindungi pelanggan.
Penetapan kebijakan ini berupaya untuk memastikan bahwa harga jual produsen tak terlalu tinggi melebihi daya beli konsumen, sehingga masyarakat masih mamapu untuk berbelanja barang & jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, mirip halnya floor price, ceiling price pula mendorong terjadinya pasar gelap.
-
Kebijakan Penetapan Upah Minimum Regional
Upah Minimum Regional atau yg biasanya disingkat UMR merupakan upah yg berlaku untuk satu tempat provinsi atau kabupaten/kota.
Perusahaan yg beroperasi di sebuah daerah mesti menyesuaikan upah terendahnya dgn besarnya UMR di daerah tersebut. Ketentuan yg menertibkan wacana UMR tercantum dlm Permennaker Nomor 10 Tahun 1999 ihwal Upah Minimum.
Dalam peraturan tersebut, UMR bisa dibedakan menjadi dua, yakni: UMR Tingkat I atau upah minimum yg berlaku di satu provinsi & UMR Tingkat II atau upah minimum yg berlaku di kawasan kabupaten/kotamadya atau berdasarkan wilayah pembangunan ekonomi daerah atau lantaran kekhususan wilayah tertentu.
-
Kebijakan Ekspor-Impor
Secara sederhana, ekspor mampu diartikan sebagai tindakan mengeluarkan produk dr dlm negeri ke mancanegara sesuai dgn persyaratan peraturan & ketentuan yg berlaku. Adapun untuk teladan komoditas ekspor Indonesia, yg termasuk dlm klasifikasi komoditas ekspor terbesar diantaranya yakni karet, tekstil, kelapa sawit, hasil hutan, & kakao.
Sedangkan impor dapat diartikan sebagai langkah-langkah mendatangkan atau memasukkan produk dr mancanegara ke dlm negeri sesuai dgn standar peraturan & ketentuan yg berlaku. Contoh produk yg diimpor ke Indonesia misalnya gandum.
-
Kebijakan Neraca Pembayaran
Neraca pembayaran ialah catatan berisi ringkasan transaksi yg terjadi antara penduduk di sebuah negara dengan penduduk di negara lain selama rentang waktu tertentu. Komponen-unsur dlm neraca pembayaran mencakup:
- Neraca transaksi berjalan
- Neraca modal
- Neraca finansial
- Selisih perkiraan bersih
- Lalu lintas moneter
-
Kebijakan Utang Luar Negeri
Utang luar negeri merupakan utang negara yg bersumber dr para kreditor dr luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri bisa pemerintah, perusahaan atau individual. Sumbernya pun bisa berupa duit yg didapatkan dr dr bank swasta, pemerintah negara lain atau lembaga keuangan internasional seperti IMF & Bank Dunia.
Utang luar negeri mampu menawarkan efek positif pada pembangunan ekonomi & peningkatan tabungan penduduk , karena fatwa duit yg masuk bisa mengembangkan pemasukan & simpanan domestik, sehingga utang luar negeri bisa menciptakan multiplier effect yg sifatnya positif terhadap perekonomian.
Akan namun, utang mancanegara pula bisa mempunyai dampak negatif, mirip halnya yg dialami oleh Indonesia pada tatkala terkena dampak krisis ekonomi pada 17 tahun 1997 hingga dgn 1998. Tatkala itu, terjadi pelemahan nilai tukar rupiah yg cukup dlm pada olar Amerika & mata uang dunia yg lain.
-
Kebijakan Kerjasama Ekonomi Internasional
Dalam arti luas, kebijakan ekonomi internasional bisa dibilang sebagai kebijakan ekonomi yg dijalankan oleh pemerintah yg dengan-cara eksklusif maupun tak langsung dlm menghipnotis segala bentuk jual beli & pembayaran internasional baik dr sisi komposisi, arah, & yg lain.
Kebijakan tersebut mencangkup kebijakan pemerintah dlm negeri yg dengan-cara tak pribadi besar lengan berkuasa pada roda perdagangan serta pembayaran internasional. Misalnya kebijakan fiskal & kebijakan moneter.
-
Kebijakan Kurs Valuta Asing
Kurs dapat diartikan sebagai harga atau nilai mata uang sebuah negara yg diukur dgn mata uang luar negeri saat berbelanja atau berbelanja barang di mancanegara. Sedangkan perumpamaan valuta asing mengacu pada mata uang negara lain.
Sehingga bisa dibilang bahwa kebijakan kurs valuta abnormal yaitu kebijakan yg berkaitan dgn perbandingan nilai atau harga antara mata uang ajaib yg dinyatakan atau ditukar dgn nilai mata uang domestik.
-
Kebijakan Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan bisa diartikan sebagai segala sesuatu yg berhubungan dgn banyak sekali jenis tenaga kerja tatkala sebelum, selama & setelah akhir masa hubungan kerja. Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait ketenagakerjaan diatur dlm Undang-Undang No.13 Tahun 2013 perihal Ketenagakerjaan.
Pada pasal 5 undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai peluang yg sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi.
Itulah tadi artikel yg bisa dikemukakan pada semua kelompok berkaitan dgn contoh politik ekonomi yg ada di penduduk dlm kehidupan sehari-hari.