5+ Upaya Penegakan Ham Di Indonesia Beserta Pola & Penerapannya

Upaya penegakan HAM di Indonesia – HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia selaku perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah mesti berupaya untuk melindungi dan menegakan hak-hak asasi bagi setiap warga negaranya. Upaya pemerintah dalam menegakan HAM di Indonesia dilaksanakan lewat aneka macam cara, seperti membentuk komisi nasional dan peradilan HAM,

Ada beberapa macam-macam HAM secara biasa , yakni hak langsung (personal rights), hak ekonomi (property rights), hak politik (political rights), hak persamaan aturan (legal equality rights), hak sosial budaya (social culture rights), serta hak mendapat perlakuan yang layak di peradilan (procedural rights).

Meski begitu, masih sering terjadi pelanggaran HAM yang dikarenakan banyak sekali aspek. Adapun pemahaman pelanggaran HAM yaitu langkah-langkah pelanggaran kemanusiaan yang dilaksanakan oleh individu maupun institusi negara ataupun institusi yang lain kepada hak asasi orang lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi dasarnya.

Untuk itu, pemerintah mesti tegas dalam menegakan HAM, semoga hak tiap warga terlindungi dan bila ada pelanggaran HAM harus ditindak tegas sehingga tidak akan terulang. Ada banyak sekali sistem dan cara yang dijalankan oleh pemeirntah dalam rangka upaya penegakan HAM di Indonesia, baik melalui jalur undang-undang, membentuk forum dan peradilan HAM sampai lewat pendidikan anak usia dini.

(baca juga ciri-ciri HAM)

Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Berikut ini ialah pembahasan perihal upaya pertolongan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah beserta acuan penerapannya lengkap.

1. Melalui Undang-Undang

Upaya penegakan HAM yang pertama dikerjakan lewat undang-undang yang mencantumkan instrumen HAM. Undang-undang ialah peraturan aturan yang mesti ditaati di Indonesia. Terdapat beberapa peraturan perundang-permintaan yang membicarakan perihal sumbangan dan penegakan hak asasi insan (HAM).

UUD 1945 Pasal 27-34, mengendalikan segala jenis hak-hak warga negara dalam segala faktor, mirip hak untuk hidup, hak mendapat pendidikan, hak memeluk agama dan dogma, hak atas keleluasaan berpendapat, hak untuk berkeluarga, dan lain sebagainya.

UU No. 1 Tahun 1974, mengontrol hak perkawinan atau pernikahan yang tergolong jenis hak personal.

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, mengendalikan hak asasi manusia secara umum sebagai pinjaman Tuhan Yang Maha Esa.

UU. No. 39 Tahun 1999, mengendalikan hak asasi secara umum yang sekaligus merevisi TAP MPR tahun 1998, di antaranya menertibkan hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mendapat keadilan, dan hak atas kebebasan gosip.

UU No. 23 Tahun 2004, menertibkan wacana pembatalan kekerasan dalam rumah tangga.

UU No. 35 Tahun 2014, menertibkan ihwal hak asasi bawah umur, ialah santunan anak serta hak anak untuk hidup, berkembang, dan meningkat .

2. Membentuk Komisi Nasional

Upaya pemerintah lainnya dalam menegakan HAM ialah dengan membentuk lembaga terkait penegakan HAM berupa komisi nasional (komnas). Beberapa forum terkait penegakan HAM ialah Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komnas HAM, yakni forum komisi nasional yang fokus dalam penegakan dan tunjangan HAM serta penindakan pelanggaran HAM yang sudah terjadi. Komnas HAM ialah forum negara mandiri setingkat forum negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, observasi, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.

Tugas Komnas HAM antara lain ialah melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menuntaskan problem secara konsultasi maupun negosiasi, menyampaikan saran atas sebuah masalah pelanggaran hak HAM terhadap pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti serta memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menuntaskan sengketa di pengadilan.

Komnas Perempuan, yakni forum komisi nasional untuk upaya penegakan HAM khusus bagi kaum perempuan. Tujuan Komnas Perempuan antara lain menghapus segala bentuk kekerasan pada kaum perempuan, menegakkan hak asasi kaum wanita serta memajukan upaya penanggulangan kekerasan terhadap wanita.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yaitu forum komisi nasional untuk melindungi dan menegakkan hak-hak bagi tiap anak di Indonesia. Tugas KPAI ialah mengawasi jalannya pemberian anak dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat serta menekankan pentingnya pendidikan anak usia dini pada orang renta di Indonesia.

3. Membentuk Pengadilan HAM

Upaya pemerintah dalam menegakan HAM selanjutnya adalah membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini dibentuk menurut UU No. 26 Tahun 2000 perihal Pengadilan HAM. Dalam mengerjakan perannya, pengadilan ini berperan khusus dalam mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang mengusut dan menetapkan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selain itu, pengadilan HAM juga berwenang menilik dan memutus kasus pelanggaran HAM yang dijalankan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial daerah Indonesia.

4. Melalui Kerjasama Internasional

Selain melaksanakan upaya penegakan HAM di dalam negeri, Indonesia juga aktif melakukan koordinasi internasional dengan negara lain untuk menegakan HAM di seluruh dunia. Artinya Indonesia juga berpartisipasi dalam menegakkan hak asasi manusia secara global di dunia.

Salah satu wujudnya Indonesia mengecam langkah-langkah Israel yang melaksanakan invasi di Palestina dan melanggar hak-hak asasi rakyat Palestina hingga menelan banyak korban jiwa. Indonesia juga mengecam pemerintah Myanmar yang melakukan pembantaian pada ras Rohingya.

5. Melalui Proses Pendidikan

Upaya penegakan HAM juga mampu dilaksanakan melalui proses pendidikan, bisa dari pendidikan formal maupun non-formal. Sosialisasi wacana HAM mesti dimasukkan dalam pelajaran sekolah. Siswa mesti diberi materi ihwal hak asasi manusia agar saling menghormati hak sahabat dan keluarganya.

Pembelajaran HAM mampu dimasukkan dalam pelajaran PPKn atau kewarganegaraan. Pemahaman konsep HAM sungguh penting untuk ditanamkan pada siswa sejak dini, apalagi konsep HAM sendiri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila selaku dasar negara Indonesia.

Nah itulah rujukan 5 upaya penegakan HAM di Indonesia oleh pemerintah beserta acuan dan penjelasannya lengkap. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus turut serta dalam upaya melindungi dan menegakan HAM, dimulai dari lingkungan sekitar kita.