5+ Teladan Surat Perjanjian Koordinasi Antar Instansi Pemerintah

PERJANJIAN KERJASAMA

DINKOMINFO KOTA SERANG

DENGAN

DINPAR KOTA SERANG

Nomor Surat : Sebutkan nomor surat keluar

TENTANG

PENGEMBANGAN LAYANAN DISEMINASI INFORMASI

DESTINASI POTENSI PARIWISATA G TO G

================================================================

Pada hari…… tanggal……. bulan….. tahun…… di kota….. Provinsi….., kami yg bertanda tangan berikut ini :

Raden Wahyu Widodo: Menjabat Sebagai Kepala Dinas Komunikasi Kota Serang untuk selanjutnya disebut dgn pihak pertama

Robert David A : Menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Kota Serang, untuk selanjutnya disebut dgn pihak kedua

Dengan mengamati :

Peraturan pemerintah tentang kerjasama antar instansi

Undang undang mengenai hibah pada kawasan

Instruksi presiden mengenai pengembangan wisata, & yang lain

Pihak pertama & pihak kedua untuk selanjutnya disebut dgn para pihak.

Parak pihak lewat perjanjian ini menerangkan bahwa :

Kesepakatan bareng dgn nomor xx / kominfo / xx/ 2020 sudah ditandatangani oleh pemerintah kota Palopo & Kabupaten Toraja

Surat dgn nomor diatas berisi layanan keterangan destinasi potensi pariwisata G to G pada tanggal… bulan… tahun… dimana salah satu poin yg tertulis adalah pengembagan layanan promosi rekreasi di masing-masing daerah.

Pemanfaatan teknologi keterangan & komunikasi mampu membantu meningkatkan efisiensi, transparansi serta akuntabilitas pada bidang wisata. Para pihak dlm hal ini bermaksud untuk mengembangkan kegiatan keterangan potensi rekreasi pada masing-masing daerah, khususnya wisata unggulan pada tempat pihak pertama & kedua.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, para pihak sepakat untuk membuat perjanjian mengenai program diseminasi informasi potensi rekreasi kota Palopo Serang yg selanjutnya disebut dgn perjanjian, dgn isi selaku berikut:

Pasal Satu

Berisi maksud & tujuan. Maksud dr kerjasama yg dijalankan adalah untuk menawarkan layanan keterangan mengenai potensi rekreasi di kedua lokasi tersebut lewat video penawaran spesial, foto, sosial media maupun dgn menciptakan situs resmi pemerinta tempat.

Sementara tujuan dr kerjasama ini yaitu untuk menemukan tata kelola informasi yg teratur & efisien dgn basis teknologi. Teknologi tersebut pula diperlukan bisa meningkatkan efektivitas, akuntabilitas & transparansi mengenai tata kelola rekreasi.

Pasal Dua

Berisi Objek & Ruang Lingkup. Para pihak sudah bersepakat untuk menyelenggarakan kerjasama dgn objeknya yakni dokumen atau file dr kedua pihak untuk kemudian diposting di sosial media atau situs pemerintah.

Pasal Tiga

Berisi hak & kewajiban para pihak & masing-masing pihak. Para pihak dlm hal ini berhak untuk terlibat pribadi dlm proses pengerjaan aliran pelaksanaan penawaran spesial & pelaksanaan promosi rekreasi. Para pihak pula mempunyai hak untuk mendapatkan draft tersebut yg sudah disusun & menyimpan dokumen yg sudah disepakati bareng . Hal yang lain yakni mendapat laporan dengan-cara terpola mengenai sejauh mana pelaksanaan sudah dilaksanakan.

Sementara keharusan para pihak yakni memberikan informasi mengenai rekreasi unggulan di tempat masing-masing pihak & memberikan fasilitas promosi wisata berbentukposting di sosial media & situs pemerintah terkait.

Pasal Empat

Berisi prosedur pelaksanaan kerjasama. Kerjasama dilaksanakan lewat tahapan mulai dr antisipasi pelaksanaan program, pengumpulan dokumen selaku bahan membuat pemetaan potensi rekreasi & desiminasi keterangan rekreasi potensial lewat situs web resmi pemerintah tempat para pihak.

Pasal Lima

Membahas pembiayaan. Semua biaya pelaksanaan perjanjian ini akan akan ditanggung oleh budget pemasukan & belanja kawasan pihak masing-masing atau sumber & lain yg tak mengikat.

Pasal Enam

Mengulas tentang kerahasiaan. Para pihak sepakat akan bertukar informasi serta data yg dibutuhkan demi kelancaran acara & semata-mata untuk keperluan yg bekerjasama dgn tujuan perjanjian ini dibuat.

Para pihak sepakat pula untuk menjaga diam-diam baik pribadi maupun keseluruhan dr pihak ketiga. Tidak akan membocorkan keterangan baik sebagian kecil maupun semuanya, kecuali bila bersifat krusial & dimungkinkan oleh peraturan undang-undang.

Pasal Tujuh

Membahas perihal monitoring & penilaian. Para pihak dlm hal ini diwajibkan untuk melakukan monitoring serta penilaian keberjalanan acara sekurang-kurangnyasatu tahun sekali.

Pasal Delapan

Berisi rentang waktu perjanjian. Misalnya saja perjanjian berlaku selama dua tahun sejak ditandatanganinya perjanjian atau sejak tanggal………. bulan………. tahun……… & akan rampung tanggal…………. bulan………. tahun……….

Jika salah satu pihak ingin memperpanjang perjanjian, maka ia harus memberitahukan ke pihak lainnya dlm waktu selambat-lambatnya…….. bulan / hari sebelum berakhirnya perjanjian.

Jika perpanjangan waktu diterima, para pihak akan melakukan penilaian terlebih dahulu selaku materi pertimbangan. Jika baiklah, maka para pihak diharuskan untuk menandatangani perpanjangan perjanjian paling lambat dikala jatuh tempo perjanjian ini.

Jika ada suatu kendala yg menimbulkan tak bisanya salah satu pihak untuk menandatangani, maka perjanjian ini masih berlaku minimal satu bulan sehabis jatuh tempo.

Pasal Sembilan

Membahas mengenai pengakhiran perjanjian. Perjanjian akan berakhir dlm waktu …. sebagaimana yg tertuang dlm pasal sepuluh

Perjanjian dapat rampung sebelum tempo yg sudah disepakati jika:

1. Atas kesepakatan para pihak
2. Terdapat peraturan pemerintah yg tak memungkinkan untuk dilanjutkannya perjanjian ini, atau
3. Salah satu pihak melakukan wanprestasi & sudah mendapat teguran dengan-cara verbal maupun goresan pena sebanyak tiga kali tetapi tak berusaha memperbaikinya juga
4. Jika salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian sebelum tempo yg sudah disepakati, maka pihak tersebut wajib mengumumkan optimal …. hari sebelum masa berakhirnya perjanjian.
5. Meskipun perjanjian selsai, tetapi tak menghilangkan keharusan masing-masing pihak yg belum tertuntaskan.
6. Semua resiko yg timbul selaku akhir pengakhiran dini perjanjian ditanggung masing-masing pihak.

Pasal Sepuluh

Berisi poin-poin mengenai kondisi memaksa atau yg dikenal dgn force majeure. Force majeure merupakan peristiwa diluar kesanggupan manusia mirip bencana alam, huru-hara, keributan, perang, blokade, pemogokan massal, terorisme, & pandemi. Jika hal itu terjadi maka para pihak sepakat untuk menangguhkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian.

Pihak yg terkena force majeure dlm hal ini wajib mengumumkan pada pihak lain selambat-lambatnya ….. hari sejak terjadinya peristiwa tersebut yg dikuatkan oleh surat dr pejabat berwenang bahwa insiden benar adanya.

Jika dlm waktu…. hari semenjak diterimanya pemberitahuan tetapi pihak akseptor santunan belum menawarkan respon , dengan-cara otomatis insiden sudah disetujui oleh pihak yg mendapatkan pemberitahuan.

Pihak yg mengalami force majeure harus tetap berupaya semoga bisa melaksanakan keharusan tersebut sebagaimana tertuang dlm perjanjian dgn membuat rencana ulang atau alternatif penyusunan rencana dibarengi batas waktunya.

Jika kejadian tersebut belum pula berakhir dlm waktu satu bulan maka para pihak dapat meninjau ulang atau memperpanjang atau mengakhiri perjanjian.

Kegiatan yg timbul akibat kejadian force majeure tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak yg mengalami insiden tersebut.

Pasal Sebelas

Membahas mengenai Penyelesaian Perselisihan. Dalam hal ini perselisihan dlm pelaksanaan perjanjian, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah. Jika pertikaian tak bisa teratasi dgn musyawarah, para pihak sepakat untuk menyerahkan problem pada pihak ……………………………

Pasal Dua Belas

Mengenai pemberitahuan & korespondensi. Setiap pemberitahuan atau keterangan seputar perjanjian ini wajib disampaikan dengan-cara tertulis & dikirim lewat email / pos / langsung ke kantor pihak yg bersangkutan.

Pasal Tiga Belas

Mengenai ketentuan penutup. Jika ada hal-hal yg belum diatur atau dibutuhkan penambahan pasal maka adendum akan dilaksanakan sesuai persetujuan para pihak

Demikian kerjasama perjanjian ini dibentuk & ditandatangani oleh para pihak pada hari….. tangga….. bulan… tahun dilengkapi dgn materai yg mempunyai kekuatan hukum yg sama untuk para pihak.

Tanda tangan pihak pertama Tanda tangan pihak kedua

Tanda tangan saksi-saksi

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI SERANG

Nomor Surat :…………………………………..

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM DAN

TINDAKAN HUKUM LAINNYA DALAM BIDANG PERDATA

DAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini……………… tanggal………….. bulan…………. tahun……….. bertempat di Kota…………, kami yg bertanda tangan berikut ini :

Ir. Raden Saleh beralamatkan di ………………….. dlm hal ini bertindak selaku pemerintah Kabupaten Serang & untuk selanjutnya disebut dgn pihak pertama

Saifuloh, SH dlm hal ini bertindak selaku Kejaksaan Negeri Serang yg beralamatkan di ………………… untuk selanjutnya disebut dgn pihak kedua

Pihak pertama & pihak kedua untuk selanjutnya disebut para pihak

apalagi dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak pertama merupakan……………………….

Pihak kedua merupakan……………..

BAB I

Bab satu berisi maksud & tujuan perjanjian yakni untuk membantu permasalahan hukum di bidang tata usaha negara & perdata. Pihak pertama dapat meminta perlindungan pada pihak kedua & pihak kedua bersedia untuk menunjukkan bantuannya.

Perjanjian ini bermaksud untuk meningkatkan efektifitas pemberian pinjaman, pertimbangan aturan, & hal yang lain.

BAB II

Berisi ruang lingkup perjanjian yakni pemberian sumbangan, langkah-langkah & pertimbangan aturan perdata serta tata usaha. Lingkup pertimbangan hukum antara lain pendapat hukum, pendamping hukum & audit hukum. Lingkup tindakan hukum lainnya yakni konsiliator, fasilitator & perantara.

BAB III

Membahas bagaimana pelaksanaan kerjasama para pihak. Misalnya, dr pihak pertama pada pihak kedua meliputi menolong mengatasi permasalahan hukum. Para pihak pula diwajibkan berkoordinasi untuk menentukan jalan keluar atas persoalan yg dialami pada masalah tersebut.

BAB IV

Berisi persoalan pembiayaan. Dalam hal ini ongkos kerjasama yg diberikan pada pihak pertama dibebankan pada pada para pihak.

BAB V

Berisi tanggung jawab dlm hal yg berhubungan dgn tujuan kerjasama ini sesuai lingkup perjanjian yg berlaku.

BAB VI

Membahas mengenai kerahasiaan. Dalam hal ini dokumen yg diperlukan dlm rangka pelaksanaan perjanjian merupakan belakang layar para pihak & tak boleh dibocorkan sebagian atau seluruhnya pada pihak ketiga.

BAB VII

Mengulas ihwal pemberitahuan yg bekerjasama dgn perjanjian ini harus dilaporkan dengan-cara tertulis melalui email / pos / diberikan eksklusif ke kantor para pihak.

BAB VIII

Berisi poin-poin tentang masa berlakunya perjanjian. Perjanjian kerjasama ini berlaku dlm waktu………… tahun sejak ditandatanganinya perjanjian. Jika ingin diperpanjang, komunikasikan dgn pihak yg bersangkutan

Jika ada pihak yg ingin mengakhiri kerjasamanya sebelum tempo rampung maka pihak yg bersangkutan wajib memberitahukannya maksima …. bulan sebelum perjanjian habis masa berlakunya.

BAB IX

Berisi ketentuan lain-lain. Hal yg belum dikontrol dlm perjanjian, nantinya akan diatur sebagai addendum yg masih menjadi satu kesatuan dgn perjanjian ini. Jika ada perbedaan penafsiran dlm pelaksanaan perjanjian, solusi akan dilakukan dgn cara musyawarah.

BAB X

Berisi penutup. Perjanjian ini dibentuk oleh para pihak di kota… pada hari… tanggal.. tahun…. sebanyak 2 berkas & mempunyai kekuatan hukum yg sama.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Tanda tangan & Nama Jelas Tanda tangan & Nama Jelas

Saksi-saksi