Sebelum membahas lebih jauh perihal peran masyarakat dlm perumusan kebijakan publik, mari kita pahami dahulu apa pengertian kebijakan publik itu?. Secara etimologi, kebijakan publik berasal dr dua kata yakni kebijakan yg mempunyai arti “kebijaksanaan atau anutan” & publik yg mempunyai arti “umum”.
Makara apa pengertian kebijakan publik itu?
Secara sederhana kita mampu memaknai bahwa kebijakan publik merupakan ajaran atau kecerdikan yg diberlakukan untuk umum. Misalnya tatkala kita rapat dlm sebuah organisasi kemudian diputuskanlah sebuah hasil rapat. Nah, keputusan hasil rapat inilah yg dinamakan selaku kebijakan publik. Publik disini tujuannya yakni semua anggota yg terikat dlm organisasi tersebut dimana semua anggota wajib untuk memberi perlindungan, patuh & ikut melaksanakan hasil rapat. Dalam ruang lingkup yg lebih besar, misalnya negara. Jika yg melaksanakan rapat ialah pemerintahan resmi di suatu negara, maka warga negaralah yg merupakan anggota (yang) terikat kepada hasil rapat pemerintah (kebijakan publik).
Lukman (2009) dlm bukunya menjelaskan bahwa beberapa jago memberikan definisi kebijakan publik. Apa sajakah definisi kebijakan publik ini? simak berikut ini.
a. Dye berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan apapun yg pemerintah pilih untuk melaksanakan atau tak melakukan.
b. Kartasasmita berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan upaya untuk memahami & meng artikan (1) apa yg dijalankan atau tak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu dilema, (2) apa yg menyebabkannya & (3) apa pengaruhnya.
c. Edwar III beropini bahwa kebijakan publik merupakan apa yg pemerintah katakan & dikerjakan atau yg tak dilakukan. Kebijakan merupakan serang kaian tujuan & sasaran dr program-program pemerintah.
d. Anderson berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian langkah-langkah yg memiliki tujuan tertentu yg dibarengi & dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan problem tertentu.
Dalam negara kesatuan republik Indonesia, kebijakan publik mencakup dua macam yakni kebijakan tertulis & kebijakan tak tertulis. Kebijakan tertulis contohnya undang-undang, acara pemerintah, perjanjian yg dilaksanakan presiden dgn negara lain, peraturan desa, peraturan sekolah, peraturan perusahaan & sebagainya. Sedangkan kebijakan tak tertulis contohnya peraturan yg menyangkut etika atau sopan santun (berjabat tangang menggunakan asisten dsb).
Lalu apa peran penduduk dlm perumusan kebijakan publik ini?
Peran masyarakat dlm perumusan kebijakan publik ini dapat berupa keikutsertaan dlm perencanaan, pembahasan, penilaian serta pengambilan keputusan. MS. Faridi (2009) mengemukakan dlm hal ini, kita mampu melakukannya lewat beberapa cara selaku berikut:
1. Menyampaikan dengan-cara eksklusif terkait rekomendasi, kritik, anjuran atau usulan pada wakil permerintahan di kawasan.
2. Menyampaikan wangsit di media masa, misalnya surat kabar, jejaring sosial, blog & sebagainya. Biasanya ide ini disampaikan dlm rubrik opini.
3. Ikut berkomentar dlm jadwal di lembaga-forum misalnya agenda diskusi yg ditayangkan di televisi atau radio.
4. Menyampaikan pertimbangan melalui seminar atau lokakarya yg dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, lembaga pendidikan atau lembaga kemasyarakatan.
5. Bergabung dlm lembaga swadaya penduduk atau LSM. Pada lazimnya , disebuah LSM akan dibuat perwakilan yg nantinya mampu diutus untuk melaksanakan proposal dengan-cara resmi ke pemerintah.
6. Melakukan agresi demontrasi dengan-cara benar, baik & beretika. Dengan demonstrasi, kita mampu mempesona perhatian penduduk maupun pemerintah untuk menyikapi permintaan penduduk .
7. Melakukan penelitian kepada suatu permasalahan yg berhubungan dgn kebijakan pemerintah kemudian hasil tersebut dikemukakan pada pemerintah.
Apa manfaat tugas masyarakat dlm perumusan kebijakan publik ini?
Peran penduduk dlm perumusan kebijakan publik ini akan mempunyai banyak sekali manfaat. Lukman (2009) menjelaskan bahwa faedah ini antara lain sebagai berikut:
1. Terbentuknya masyarakat yg sadar hukum,
2. Terbentuknya masyarakat yg sadar politik,
3. Terbentuknya masyarakat yg bermoral & berakhlak mulia,
4. Suksesnya pembangunan nasional.
Bagaimana jikalau tugas penduduk dlm perumusan kebijakan publik tak ada sama sekali?
Peran penduduk dlm perumusan kebijakan publik sangatlah penting alasannya adalah di negara Indonesia, kedaulatan tertingginya berada di tangan rakyat. Bisa dibayangkan, bila pemegang kedaulatan negara saja tak ikut berperan, maka dipastikan harapan serta tujuan bersama dlm pendirian negara ini akan sukar tercapai. Yang lebih berbahayanya lagi, hal ini mampu berakibat dikuasainya pemerintahan oleh para bandit alasannya adalah para pemangku jabatan merasa tak diawasi lagi oleh rakyat sehingga kebijakan publik sangat gampang diselewengkan. Contoh penyelewengan yg terjadi adalah perkara korupsi (Baca juga: Korupsi di Indonesia).
[color-box]Faridy, MS.2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Pekanbaru: PT. Sutra Benta Perkasa.
Nurdiaman, AA.2009. Pendidikan Kewarganegaraan 3: Kecakapan Berbangsa & Bernegara Untuk Kelas IX SMP /Madrasah Tsanawiyah. Bandung: PT. Pribumi Mekar.
Surya Saputra, Lukman.2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT. Setia Purna Inves.[/color-box]