√ Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut adalah penjelasan seputar pemahaman Otoritas Jasa Keuangan, tujuannya, Visi & misinya, tugas & wewenangnya. Serta nilai-nilai strategis OJK Dan Organisasi Otoritas Jasa Keuangan.

Definisi Otoritas Jasa Keuangan

Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

1. Terselenggara dengan-cara terstruktur, adil, transparan, & akuntabel;
2. Mampu merealisasikan tata cara keuangan yg tumbuh dengan-cara berkelanjutan & stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen & masyarakat.

VISI & Misi Otoritas Jasa Keuangan

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh acara di dlm sektor jasa keuangan dengan-cara terorganisir, adil, transparan, & akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yg tumbuh dengan-cara berkesinambungan & stabil;
3. Melindungi kepentingan pelanggan & masyarakat.

Tugas & wewenang

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non perbankan .
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, forum pembiayaan, & forum jasa keuangan lainnya.

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. Menetapkan peraturan perundang-permintaan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan & keputusan OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan & pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengurus statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi & infrastruktur, serta mengurus, memelihara, & menatausahakan kekayaan & keharusan; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan hukuman sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-usul di sektor jasa keuangan.

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap aktivitas jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yg dijalankan oleh kepala administrator;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, pinjaman pelanggan, & tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau pendukung aktivitas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dlm peraturan perundang-permintaan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis pada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif kepada pihak yg melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-usul di sektor jasa keuangan; &
8. Memberikan dan/atau mencabut: izin perjuangan; izin orang perseorangan; efektifnya pernyataan registrasi; surat tanda terdaftar; persetujuan melakukan aktivitas usaha; pengakuan; persetujuan atau penetapan pembubaran; & penetapan lain, sebagaimana dimaksud dlm peraturan perundang-seruan di sektor jasa keuangan.

1. Integritas yakni bertindak objektif, adil, & konsisten sesuai dgn kode etik & kebijakan organisasi dgn menjunjung tinggi kejujuran & komitmen.
2. Profesionalisme yaitu bekerja dgn penuh tanggung jawab menurut kompetensi yg tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
3. Sinergi yaitu berkolaborasi dgn seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dengan-cara produktif & berkualitas.
4. Inklusif yakni terbuka & mendapatkan keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas peluang & jalan masuk masyarakat kepada industri keuangan. Visioner yakni memiliki wawasan yg luas & mampu melihat kedepan (Forward Looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (Out of The Box Thingking)

Organisasi Otoritas Jasa Keuangan

1. Seorang Ketua merangkap anggota;
2. Seorang Wakil Ketua selaku Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan & Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Seorang anggota yg membidangi Edukasi & Perlindungan Konsumen;
8. Seorang anggota Ex-Officio dr Bank Indonesia yg merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
9. Seorang anggota Ex-Officio dr Kementrian Keuangan yg merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan;