Globalisasi bisa dibilang selaku proses distribusi produk, teknologi, info, pekerjaan & aneka macam hal yg lain dgn melintasi batas negara & unsur budaya yg ada. Pengertian globalisasi tersebut memperlihatkan bahwa globalisasi merupakan fenomena yg bersifat multidisiplin, karena bisa meliputi fenomena sosial, budaya, politik, & hukum.
Namun yg tentu saja, dengan-cara spesifik dlm bidang hukum, muncul ungkapan globalisasi aturan yg bisa diartikan sebagai proses globalisasi yg mengarah pada cara-cara hukum internasional dibentuk & ditegakkan. Hal itu tentunya akan membawa efek bagi negara-negara yg ada di dunia. Di satu sisi, globalisasi hukum akan berakibat pada makin pesatnya kemajuan peraturan yg dimiliki oleh suatu negara, contohnya dlm hal perdagangan & investasi. Tapi di sisi lain, kedudukan negara selaku pemilik tunggal kedaulatan hukum akan semakin melemah.
Daftar Isi
Globalisasi Hukum
Untuk analisis globalisasi hukum mampu didefinisikan sebagai kombinasi norma sosial & organisasi sosial yg diformalkan. Norma-norma yg diformalkan dlm sebuah negara dapat berupa undang-undang substantif & prosedural, kasus pengadilan, & peraturan-peraturan yg mengikat warga negara.
Adapun istilah ‘globalisasi aturan’ sendiri mengacu pada tingkat di mana seluruh dunia hidup di bawah satu serangkaian aturan aturan. Serangkaian aturan mirip itu mungkin diberlakukan oleh tubuh internasional, diadopsi oleh konsensus global, atau diraih dgn pembangunan paralel di semua bagian dunia.
Di dunia saat ini dgn jual beli internasional yg makin meningkat & membuat negara-negara di dunia saling bergantung satu sama lain, arti kebutuhan terhadap aturan transnasional telah meningkat berkali-kali lipat. Karena semakin banyak negara, membuka ekonomi mereka, baik sebagian atau seluruhnya, sehingga ada kebutuhan yg kian berkembang untuk mengetahui & melakukan pekerjaan menuju tata cara aturan yg seragam.
Pengertian Globalisasi Hukum
Globalisasi hukum ialah proses adaptasi aturan-hukum nasional suatu negara selaku dampak dr kemajuan global, contohnya pertumbuhan dlm bidang perekonomian, Atau bisa pula terjadi karena adanya tekanan organisasi internasional atau tubuh-badan dunia seperti IMF, WTO, World Bank, & lain-lain.
Globalisasi hukum bisa terjadi melalui adanya perjanjian & konvensi internasional, hukum privat, & forum sosial atau institusi ekonomi baru. Selanjutnya, globalisasi hukum diikuti dgn praktik hukum, misalnya konsultan aturan yg berasal dr sebuah negara dgn tata cara hukum tertentu, bisa melakukan pekerjaan di negara lain yg memiliki tata cara aturan berlawanan.
Akan tetapi, perlu kita ingat bahwa dibalik globalisasi aturan terdapat aturan global. Dengan demikian, pertumbuhan globalisasi sedemikian rupa akan dihadapkan pada pertentangan normatif diantara banyak sistem aturan yg saling tumpeng tindih.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa bukan hanya sekedar hukum nasional yg dihadapkan pada globalisasi hukum, tetapi sekaligus dgn hukum global. Kemudian, permasalahannya adalah bagaimana metode hukum global melakukan pekerjaan & eksis, serta hidup berdampingan dgn hukum nasional.
Pengertian Globalisasi Hukum Menurut Para Ahli
Adapun definisi globalisasi hokum menurut para andal, antara lain:
- Terence C. Halliday and Pavel Osinsky
Globalisasi hukum mampu didefinisikan sebagai pertumbuhan di seluruh dunia dr struktur & wacana hukum transnasional sepanjang dimensi ekstensifikasi, intensitas, kecepatan, & efek.
- Martin Shapiro
Dengan globalisasi aturan, kita dapat merujuk pada sejauh mana seluruh dunia hidup di bawah serangkaian aturan hukum. Serangkaian aturan seperti itu dapat dipaksakan oleh pemain drama integrasi koersif tunggal, diadopsi oleh konsensus global, atau dicapai dgn pembangunan paralel di semua belahan dunia.
Bentuk Globalisasi Hukum
Bentuk-bentuk globalisasi hukum mampu dikaitkan dgn beberapa hal, antara lain:
-
Globalisasi Hukum Komersial & Kontrak
Ada berbagai konotasi terhadap ungkapan ‘Globalisasi aturan’. Hal tersebut dapat dilihat seiring dgn terjadinya globalisasi pasar & praktik bisnis perusahaan multi-nasional yg beroperasi di pasar tersebut. Ada beberapa gerakan menuju kontrak global & hukum komersial yg relatif seragam.
Sudah dimengerti dgn baik bahwa kontrak merupakan semacam metode pengerjaan hukum privat. Maksudnya ialah bahwa kontrak mampu didefinisikan selaku aturan antara para pihak dlm kontrak. Dua atau lebih pihak yg terlibat dlm kontrak bikin seperangkat aturan untuk menertibkan hubungan mereka, sebagaimana ditetapkan di bawah ketentuan perjanjian mereka.
Dalam perdagangan internasional juga, para pihak masuk dlm kontrak & pihak-pihak yg membuat kontrak selalu oke untuk tunduk pada mekanisme arbitrase non-pemerintah atau pengadilan beberapa negara tertentu, atau keduanya, untuk menyelesaikan pertikaian kontrak. Mereka pula dapat memilih aturan yg mengontrol kontrak di mana setiap perselisihan kontrak di antara mereka akan diselesaikan.
Dalam dunia saat ini, dimana jual beli internasional meningkat pesat & negara-negara saling bergantung satu sama lain, ada kenaikan pentingnya pertumbuhan harmonisasi aturan komersial internasional.
Sebagian besar negara kini sudah menyadari perlunya tata cara aturan yg seragam, dapat diprediksi, & transparan untuk mendorong investasi abnormal & perdagangan internasional dgn negara lain. Akibatnya, pengadilan & aturan di sebagian besar negara mengakui & menegakkan keputusan negara lain. Oleh karena itu ada gerakan tentatif menuju perumusan aturan jualan transnasional melalui kontrak.
-
Globalisasi Hukum Publik
Kesamaan global dlm hukum berkembang dr ketidakpercayaan universal, & sepertinya berkembang, terhadap pemerintah yg kerap kali menyalahgunakan kekuasaan. Pada dasarnya, pemerintah sudah melakukan banyak aktivitas kesejahteraan & pula memperluas perannya dlm bidang komersial.
Oleh sebab itu, kebutuhan untuk melaksanakan pemeriksaan yg sempurna pada kinerja pemerintah pula meningkat. Hal tersebut sudah membuka jalan bagi aturan manajemen & kini banyak negara sudah menerima aturan aturan (Rule of law), yg dipakai untuk menyelidiki tata cara sosial kepemerintahan.
Dunia dgn suara bulat sudah mengakui bahwa investigasi yg tepat diperlukan pada pemerintah & kini ada prinsip-prinsip dasar tertentu yg telah diakui selaku dasar bagi semua populasi untuk mengusut pemerintah yg sudah melaksanakan penyalahgunaan kekuasaan.
Saat ini komunitas global pula sudah mengakui perlunya transparansi, & peningkatan partisipasi publik dlm pengambilan keputusan birokrasi. Tampak jelas bahwa aturan merupakan instrumen yg tersedia untuk mencapai transparansi & partisipasi yg lebih besar.
Globalisasi dlm hal ini khususnya mengacu pada negara-negara industri. Pada periode sekitar tahun 1960 sampai 1990, Amerika Serikat mengalami revolusi virtual dlm aturan manajemen. Banyak pertumbuhan & inovasi pula terjadi di Kanada & Australia.
Diduga, aturan administrasi di Inggris dihidupkan kembali dengan-cara paralel. Bahkan di India perbaikan drastis dikerjakan di bidang tersebut. Baru-baru ini, Komunitas Eropa pula mulai mengalami desakan untuk bikin undang-undang yg sesuai untuk mengawasi pihak berwenang.
-
Globalisasi Hukum Perlindungan
Gerakan hak konstitusional (constitutional rights movement) merupakan salah satu faktor dr gerakan global yg dilandasi oleh ketidakpercayaan pada pemusatan kekuasaan. Ada persepsi bahwa individu membutuhkan sumbangan dr semua kekuatan yg lebih besar yg mengancam diri mereka, bukan cuma dr kekuatan pemerintah .
Hukum dipandang sebagai salah satu instrumen untuk pemberian tersebut. Kaprikornus, mengatakan perihal globalisasi, kita beralih dr ranah hukum tata negara ke ranah wanprestasi, standar produk, bantuan konsumen, serta kesehatan & keselamatan kerja. Tentu saja, sebagian besar metode hukum di seluruh dunia senantiasa bermasalah dgn cedera pribadi, penipuan, & produk yg buruk.
Namun, seiring berjalannya waktu undang-undang perlindungan pelanggan & pertolongan penanam modal menjadi lebih ketat. Misalnya. Di bidang organisasi bisnis & keuangan telah terjadi improvisasi aktif dlm aturan sekuritas & tata kelola perusahaan. Dalam hal ini, globalisasi mengacu pada peningkatan perlindungan hukum di seluruh dunia pada imbas buruk dr perangkat teknis, ekonomi, & sosial yg terlalu rumit, sehingga memungkinkan adanya pinjaman diri terhadap individu.
Manifestasi terbaru dr gerakan tersebut ialah ledakan besar undang-undang santunan lingkungan yg sebagian didorong oleh kepedulian pada alam, namun condong meraih dorongan terbesarnya tatkala kegelisahan itu digabungkan dgn dugaan kerugian individu lantaran terjadinya polusi.
Globalisasi mungkin nampak paling terperinci & paling dramatis dlm hukum lingkungan. Karena makin jelas bahwa eksternalitas degradasi lingkungan melintasi batas-batas nasional & bahwa beberapa di antaranya, mirip penipisan ozon, merupakan permasalahan yg sifatnya global, sehingga kemajuan dlm aturan lingkungan nasional segera dipercepat menuju terwujudnya aturan pertolongan lingkungan multi-nasional dan/atau internasional.
Dampak Globalisasi Hukum
Dampak terjadinya globalisasi dlm bidang aturan, diantaranya yakni:
-
Peraturan-peraturan yg dimiliki oleh sebuah negara kian meningkat
Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan yg dimiliki oleh suatu negara mengenai investasi, jual beli, jasa-jasa & bidang-bidang ekonomi lainnya akan mengalami perkembangan mendekati negara-negara maju.
Akan namun, tak ada jaminan bahwa peraturan-peraturan tersebut akan memperlihatkan hasil yg seragam disemua daerah karena adanya perbedaan sistim politik, ekonomi & budaya.
-
Konfigurasi aturan makin kompleks
Globalisasi sudah menawarkan dorongan & pengaruh yg besar lengan berkuasa dlm merubah konfigurasi hukum menjadi semakin kompleks. Saat keterkaitan global makin mengalami kenaikan, maka transaksi & komunikasi lintas batas pun kian meluas, sehingga timbul kebutuhan untuk menciptakan hukum lintas Negara (transnational rules).
-
Peningkatan perluasan rezim aturan internasional
Globalisasi menyebabkan terjadinya kenaikan perluasan rezim aturan internasional dlm ranah aturan publik & privat. Banyak tumpuan yg pula telah mencatat bahwa rezim aturan privat di arena global kian banyak menghasilkan hukum-hukum substantif tanpa adanya campur tangan Negara, & tanpa perlu adanya legitimasi hukum dr Negara atau perjanjian internasional.
-
Melemahnya pemikiran mengenai negara selaku satu-satunya pemiliki kedaulatan
Dalam banyak tumpuan, analisis terkait dampak globalisasi hukum kebanyakan terlihat dr hubungan antara kepentingan nasional, internasional, & transnasional.
Akibat adanya globalisasi aturan, gagasan bahwa negara merupakan satu-satunya pemilik kedaulatan aturan kian melemah. Hal tersebut terjadi seiring kemunculan banyak sekali macam pola interaksi aturan yg sudah melintasi batas antara hukum nasional & internasional, praktik hukum di tingkat setempat maupun internasional, serta kewenangan yuridis dengan-cara internal & eksternal.
Contoh Globalisasi Hukum
Contoh globalisasi aturan yg tercermin dr adanya aturan internasional, baik yg bersifat public maupun privat:
-
Hukum Internasional Publik
Hukum internasional publik menyangkut kekerabatan antar negara, tergolong kriteria perilaku internasional, aturan bahari, aturan ekonomi, aturan diplomatik, hukum lingkungan, aturan hak asasi manusia, & hukum humaniter.
Aturan aturan internasional publik mampu ditemukan dlm bentuk perjanjian, konvensi, deklarasi, bea cukai, & sumber yg lain. Salah satu umpamanya yaitu Protokol Kyoto yg merupakan kesepakatan internasional wacana fenomena pergeseran iklim. Dalam protokol tersebut, banyak negara telah sepakat untuk meminimalkan emisi gas rumah beling mereka untuk melindungi lingkungan.
Contoh lainnya yaitu Konvensi Hak Anak. Negara-negara yg telah menandatangani konvensi tersebut harus menghormati hak-hak yg diberikannya pada anak-anak & menegaskan hak-hak itu dimengerti & dilindungi.
-
Hukum Internasional Privat
Hukum internasional privat berhubungan dgn hubungan antara warga negara dr negara yg berlainan. Misalnya, seorang pria Amerika & seorang wanita Prancis menikah di Prancis & kini tinggal di Quebec. Jika mereka ingin bercerai, aturan aturan internasional privat akan menentukan apakah mereka harus pergi ke pengadilan AS, Prancis atau Quebec untuk melaksanakan perceraian mereka.
Hukum internasional privat pula berlaku untuk bisnis, lantaran terjadinya globalisasi & adanya internet membuat perusahaan melakukan lebih banyak bisnis di negara lain. Misalnya, jikalau kita mengalami persoalan saat membeli sesuatu dengan-cara online dr perusahaan Amerika & kita ingin menuntut perusahaan tersebut, aturan hukum internasional privat akan berlaku.
Itulah tadi artikel yg bisa dibagikan pada semua kalangan berkenaan dgn pemahaman globalisasi hukum menurut para hebat, jenis kajian, efek, & umpamanya di penduduk dlm kehidupan sehari-hari. Semoga saja bisa memberi wawasan bagi kalian.