Politik praktis biasanya pula terjadi kaitannya dgn pemilu hingga merebak di lembaga pendidikan, dlm hal ini seperti kampus & sekolah. Praktik adanya politik simpel diakui atau tak sangat gampang ditemukan dlm kehidupan masyarakat.
Bahkan di Indonesia sendiri adanya masalah politik praktis ini mirip menjadi bagian ketimbang arti fenomena sosial & tanda-tanda sosial yg telah bertahan sungguh lama.
Daftar Isi
Politik Praktis
Politik simpel yaitu aktivitas dengan-cara langsung yg dilakukan oleh seorang warga negara atau bentuk kelompok sosial tertentu masyarakat tergolong partai dlm melaksanakan hak-hak politiknya selaku warga negara untuk memperoleh kekuasaan yg diinginkannya.
Politik praktis disini, dapatlah dikatakan bahwa upaya memperoleh kemenangan yg risikonya menerima kekuasaan dgn cara instan meski tak semua prosesnya dianggap buruk tetapi dlm kaidah sosial tertentu memberikan pengaruh yg siginifikan.
Contoh Politik Praktis
Adapun untuk contoh kasus dlm politik praktis yg ada di masyaakat, diantaranya;
-
Politik SARA
Terjadinya politik SARA yakni misalnya perkara pilgub DKI Jakarta yg kasus tersebut memperlihatkan bagaimana informasi & sentimen terhadap agama dimainkan untuk mempengaruhi & mengarahkan opini publik.
Contoh konkritnya yaitu adanya spanduk yg dipasang di banyak tempat yg berisi bahaya bahwa mayat muslim yg menentukan pasangan gubernur yg kebetulan non-muslim tak akan mengorganisir. Kasus politisasi agama rentan untuk terjadi dimanapun & kapanpun.
Persoalan politisasi agama tersebut seperti menjadi benang kusut yg sulit untuk diurai, karena melibatkan banyak pihak, termasuk:
- Peserta pemilu yg memiliki ambisi untuk menang dgn segala cara
- Tokoh-tokoh agama maupun masyarakat yg terbilang “suka” terseret dlm arus politik dgn tujuan untuk mengungguli kontestan politik tertentu
- Penyelenggara negara yg belum mampu bersikap tegas dlm menjalan tata cara pemilu yg jurdil
- Masyarakat yg masih belum tercerahkan dlm hal yg berhubungan dgn masalah politik
-
Keterlibatan ASN dlm Pemilu
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melaksanakan studi di 5 daerah, yakni Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, & Maluku Utara, terkait dgn netralitas ASN dlm Pemilihan Kepala Daerah 2018.
Hasil dr studi tersebut dimengerti bahwa ada birokrasi berpolitik, yakni langkah-langkah ASN, baik dengan-cara pribadi maupun tak langsung berpihak pada kandidat tertentu.
Dalam studi tersebut ditemukan bahwa ASN membuka diri pada arena politik. Perilaku ASN pula kerap kali mempunyai motif politik dgn kandidat kepala daerah. Keterlibatan tersebut bukan hanya terjadi karena kesadaran ASN, tetapi pula karena ketidaktahuannya atas regulasi.
Tujuan keterlibatan ASN yakni untuk meraih jabatan tertentu atau sekadar untuk menjaga jabatan strategis. Berdasarkan data pengaduan yg masuk ke KSAN dikenali sebanyak 80 oknum ASN yg terlibat aktif dlm politik mudah.
-
Artis yg Menang dlm Perpolitikan
Banyaknya artis yg diketahui sebagai publik figure menjadi salah satu contoh konkret adanya politik praktis di Indonesia. Biasanya cara yg ditempuh oleh para artis ini memperlihatkan peluang yg lebih besar ketenarannya dlm meramaikan jagat hiburun.
Meski tak seluruhnya artis memiliki kemampuan yg sama dlm politik akibatnya karena potensi atas kekuasaan itulah mengakibatkan para artis banyak yg menjalonkan diri menjadi kepala daerah, anggora DPR, sampai dgn mencolonkan diri menjadi Presiden.
-
Anak Presiden Menjadi Walikota
Pada tahun 2020 di Indonesia, sempat mencuat adanya politik praktis yg dijalankan oleh anak presiden dgn mencalonkan diri menjadi Walikota. Pencalonan ini memicul kegunaan publik atas praktik nepotisme yg segaja dikerjakan tatkala ayahandanya menjadi tokoh 1 di Indonesia.
Meski demikian, dlm realitas sosialnya masalah mirip ini tak semua dapat digolongkan selaku politik simpel dengan-cara pribadi karena disisi lain untuk pemilihannya sendiri dilaksanakan dgn demokrasi jadi tetap yg menetapkan yakni penduduk .
-
Politik dlm Kampus
Kampus merupakan tempat untuk membuatkan ilmu wawasan, meningkatkan mutu pendidikan & kualitas mahasiswa, bukan selaku tempat untuk ajang politik, karena aktivitas berpolitik bisa mengganggu proses pendidikan di lingkungan kampus di tengah bermacam-macam opsi yg perbedaan.
Oleh alasannya adalah itu, tak boleh ada pihak yg memakai kampus atau aneka macam teladan forum pendidikan untuk berpolitik di dlm lingkungan kampus.
-
Menjadikan Anaknya selaku Pegawi di Pemerintahan
Kasus yg lain yg tergolong cuilan politik simpel dlm metode sosial kepemerintahan contohnya saja memasukan anak kandung, kerabat, ataupun kenalan baiknya untuk bekerja selaku pegawai kontrak ataupun ASN di kantor pemerintahan yg dipimpin dgn tak melaksanakan seleksi dengan-cara publik.
Itulah tadi artikel yg bisa dikemukakan pada semua golongan berkenaan dgn acuan adanya politik mudah di penduduk dlm kehidupan sehari-hari.