close

Pola Analisis Jurnal As-Afrika

Assalamu’alaikum… hari ini tanggal 30 Sept 2020 nisluf blog akan membagikan peran kuliah dari salah satu mahasiswa UNHAS. Tugas ini diperuntukan untuk kalian yang membutuhkan sebagai pola atau tumpuan peran.

Semoga berfaedah.. 

ANALISIS JURNAL

U.S. TRAINING OF AFRICAN FORCES AND MILITARY ASSISTANCE,

1997-2017 : SECURIT VERSUS HUMAN RIGHT IN PRINCIPAL-AGENT

Pendahuluan

RELATION

By Stephanie Burchard & Stephen Burgess

Seperti yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat ialah negara yang

memilliki imbas besar dalam sistem internasional, bahkan dikena sebagai negara

adikuasa dunia. Dan sejak usang penghormatan atas nilai-nilai hak asasi mausia atau

HAM ialah salah satu prinsip dasar yang dipegang teguh oleh demokrasi

Amerika Serikat. Begitu memegang prinsip penghargaan atas HAM ini bahkan secara

khusus semenjak 1960-an kongres di Amerika Serikat sudah mengeluarkan hukum yang

mewajibkan departemen luar negerinya untuk merilis laporan berkaitan perkara-masalah

pelanggaran HAM untuk setiap negara di dunia selaku usulandalam

kebijakan luar negerinya. Salah satu wujud nyatanya Amerika Serikat akan

menawarkan pemberian pengamanan atas tempat riskan masalah, serta memberlakukan

sanksi kepada negara atau unit militer yang dituduh melakukan pelanggaran HAM

berat. Agar lebih mengetahui bagaimana kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat

atas negara-negara riskan kasus pelanggaran HAM dalam hal ini kawasan beresiko

tersebut, maka penulis konsentrasi menyaksikan bagaimana relasi antara Amerika dengan

negara-negara di Afrika.

Terkait Bantuan Militer Di Afrika

Sejak tahun 1990-an, Amerika Serikat sudah mulai mengembangkan jalinan

kawan koordinasi keamanan di Afrika. Terutama sehabis seruan maaf Presiden Bill

Clinton atas kegagalan negaranya untuk memperlambat atau menghentikan genosida

1994 di Rwanda, Amerika Serikat melatih pasukan Afrika untuk terlibat dalam

operasi perdamaian dan menuntaskan pembunuhan massal. Dari 1960-an hingga 1980an

juga Amerika Serikat telah memberikan banyak pemberian terhadap pemerintah Zaire

(kini Republik Demokratik Kongo, atau DRC) dan pejuang pemberontak di

Angola. Amerika Serikat terus mendukung upaya pemeliharaan perdamaian di Afrika

dan banyak difokuskan pada melawan acara teroris. Secara khusus mampu kita lihat

Amerika telah banyak membuat training pemeliharaan perdamaian Afrika dan

memperlengkapi kekuatan negara-negara yang telah terbukti mau dan bisa

beroperasi di lingkungan yang kurang permisif dan yang tersedia untuk diposisikan

sebagaimana sejalan dengan tujuan Uni Afrika (AU) “solusi Afrika untuk masalah

Afrika.”

Pelatihan pemeliharaan perdamaian yang dibuat umumnya mencakup pertahanan

diri dan tunjangan pasukan, berinteraksi dengan warga sipil dan pihak-pihak yang

terlibat pertentangan, taktik kalangan kecil, dan mengorganisir penghalang jalan.  Program

training utama Amerika untuk operasi pemeliharaan perdamaian ini diketahui dengan

Bantuan Pelatihan Operasi Kontingensi Afrika (ACOTA) di bawah payung Global

Peace Operations Initiative, yang sudah mengarahkan pada pelatihan lebih dari

350.000 pasukan Afrika semenjak tahun 2004. Sebelum ACOTA, Prakarsa Respons

Krisis Afrika (ACRI) (1997-2004) menghasilkan pelatihan 12.000 serdadu untuk

bertugas selaku penjaga perdamaian.  Pada tahun 2000 dan 2001, Operation Focus

Relief melatih tujuh batalion (lima Nigeria), beberapa di antaranya dikerahkan ke

operasi penjaga perdamaian PBB di Sierra Leone (UNAMSIL).

Pandangan Teori Prinsipal-Agen, Konstruktivisme, Atas Bantuan Militer AS.

Teori prinsipal-distributor (PA) dalam artikel mencoba menyaksikan korelasi antara Amerika Serikat dengan rezim Afrika yang militernya mendapatkan bantuan pembinaan dan peralatan. Teori konstruktivis PA ini menerangkan kombinasi dalam sikap utama dengan menekankan proses sosial di mana para pemimpin dan pejabat persetujuan kepala biro dan datang untuk memahami sifat distributor dan masalah PA.”  Teori ini bergerak di luar konseptualisasi rasionalis kepala sekolah perihal “tipe biro” ke salah satu yang menghubungkan identitas  dengan  biro.    Artikel  ini  berpendapat  bahwa  sekolah pemikiran yang ada ada di dalam pemerintah AS dalam mengonseptualisasikan agen dan   memilih tindakan akhir untuk mengganti perilaku agen dan bahwa usaha antara sekolah mensugesti bagaimana Amerika Serikat menerapkan hukuman kepada kawan keselamatan.

Menggunakan teori PA konstruktivisme dalam masalah training pasukan keselamatan dan kerjasama keselamatan AS, mereka yakin bahwa, kalau militer Afrika melaksanakan pelanggaran hak asasi manusia, pasukan dapat diperbaiki melalui lebih banyak training, pendidikan, dan training pertukaran gabungan gabungan (JCETS). Keyakinan ini mencerminkan kepercayaan bahwa Amerika Serikat dapat membantu membangun negara-negara sekuler rasional dan militer profesional dengan kendali sipil yang objektif atas militer di Afrika. Contoh nyatanya kesenjangan dalam kolaborasi keselamatan AS dengan Pakistan pada 1990-an dan kemunduran akibat korelasi AS-Pakistan sebelum 2001 sering diberikan sebagai pembenaran untuk mempertahankan kerja sama keselamatan, bahkan kalau norma dilanggar.   Hukuman hanya mampu dikenakan saat militer melakukan kejahatan menakutkan atau menolong dalam pergeseran konstitusional dalam pemerintahan. Sanksi harus dicabut sehabis jaminan dari negara yang melanggar bahwa pihaknya sudah menghukum para pelanggar dan berjanji untuk tidak terlibat dalam sikap mirip itu di era depan. 

Minat, Waktu, dan Kemampuan dalam Pelatihan A.S. Pada Pasukan Afrika
Bantuan keamanan Amerika ini intinya dipandu oleh sejumlah kepentingan otoritas dan alokasi dan melibatkan banyak pembuat keputusan.  Secara biasa , keputusan tunjangan keamanan dibentuk oleh Departemen Luar Negeri, dengan masukan dari Departemen Pertahanan dan Dewan Keamanan Nasional dan dikerjakan oleh Departemen Pertahanan. Kongres telah sungguh meningkatkan kesanggupan Departemen Pertahanan untuk mengotorisasi  pemberian keselamatan untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas dan memungkinkan Amerika Serikat untuk merespons bahaya dengan lebih singkat. Prioritas untuk tunjangan militer ditetapkan dengan konsensus dan diartikulasikan dalam banyak sekali dokumen seni manajemen, termasuk Strategi Keamanan Nasional, Strategi Pertahanan Nasional, Pekerjaan Global dari the Force, dan Rencana Kampanye Teater untuk Komandan Pejuang Geografis.
Di Afrika, kepentingan Amerika Serikat sudah diterjemahkan ke dalam tujuan menetralkan Al Shabaab di Somalia, yang berisi VEOS di Afrika Barat dan Utara, dan melatih serta memperlengkapi   reaksi cepat memaksa untuk menghentikan genosida dan kekejaman massal lainnya di CAR dan di tempat lain sambil menghindari memakai sepatu bot AS  tanah. Komando Afrika AS (AFRICOM) telah menyebabkan penetapan Al Shabaab di Somalia sebagai upaya  nomor satu alasannya diaspora Somalia yang besar di Minnesota dan negara bagian AS yang lain, ancaman yang  ditimbulkannya bagi  kepentingan AS  di  Afrika  Timur,  dan  bahaya  yang ditimbulkannya ke Semenanjung Arab.
Aspek waktu dan kemampuan telah menjadi penting dalam keputusan AS tentang  pelatihan.     Dimana  pada  tahun  1999,  Amerika  Serikat  menolong menengahi  perjanjian  gencatan  senjata  yang  cacat  di  Sierra  Leone  dan  sedang mencari negara, terutama Nigeria, untuk menyelamatkan situasi dikala gencatan senjata runtuh pada tahun 2000. Pada tahun 2004, Departemen Luar Negeri AS  dan Kongres sudah menyatakan tindakan pemerintah Sudan di Darfur sebagai pemusnahan 
massal dan ingin menawarkan tanggapan secepat mungkin.  Ketika China memblokir upaya AS untuk mengamanatkan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk Darfur, Sudan dengan enggan menyetujui pasukan AU (AMIS) selama cuma pasukan Afrika yang  dikerahkan.    Rwanda  dan  Nigeria  berhasrat  untuk  mengirim  pasukan pertama ke Darfur, dan Angkatan Udara AS mengirim pasukan ke sana.
Pada 2007, AS mengontrak Uganda dan Burundi ketika kedua negara mengajukan diri untuk memimpin Misi AU di Somalia (AMISOM). Amerika Serikat tahu bahwa Pasukan Pertahanan Rakyat Uganda (UPDF) mempunyai potensi, sehabis melakukan pekerjaan dengannya dan Front Pembebasan Rakyat Sudan, dalam membantu melawan militer Sudan di Sudan selatan pada 1990-an.   Namun, ukuran penyebaran UPDF sedemikian rupa sehingga tidak bisa melaksanakan misi sendirian. Akibat hal ini, Amerika Serikat kemudian menetapkan untuk mengawali training dan melengkapi Angkatan Pertahanan Nasional Burundi (BNDF), yang sedang dalam proses mengintegrasikan sebelumnya    faksi yang bertikai.Pada tahun 2007, militer berkemampuan lain dalam daftar AS tidak tersedia. Rwanda dan Nigeria telah sangat terlibat  di  Darfur,  dan  Ethiopia  sudah  menginvasi  Somalia  pada  Desember 2006 sebelum  AMISOM  dibuat.  Kenya  terlibat  dalam  pemeliharaan  perdamaian  di Sudan Selatan dan   pada saat itu enggan untuk terlibat di Somalia mengenang kemungkinan tumpahan ke wilayahnya. Karena meningkatnya kegiatan lintas batas VEO  Boko  Haram  pada  awal  2010,  Amerika  Serikat  mengembangkan  perlindungan keamanan ke negara-negara di Danau Chad Basin   termasuk Niger, Chad, dan Kamerun.
Sebagian besar rezim yang merelakan militer mereka untuk pelatihan A.S. dan operasi perdamaian PBB menyaksikan peluang untuk berkontribusi dalam menanggulangi masalah keamanan sambil meningkatkan militer mereka melalui pelatihan dan peralatan A.S.  Misalnya, Paul Williams memperlihatkan bahwa sebagian besar negara yang berkontribusi pasukan (TCCS) bergabung dengan AMISOM untuk sumbangan kelembagaan untuk membantu memajukan kapasitas domestik. Beberapa negara mitra juga diberi insentif untuk bergabung dengan remunerasi keuangan yang ditawarkan kepada pasukan.   Disisi lain juga pelatihan dan tunjangan memuncukan beberapa dilema pelanggaran atas norma-norma asasi dari yang semestinya dicapai.
Kasus 1: Nigeria
Pada  1990-an,  militer  Nigeria  mengambarkan  bersedia  dan  berkomitmen bisa melaksanakan operasi perdamaian yang tegas di lingkungan yang di Liberia dan Sierra Leone.   Namun, faktanya militer sudah  melanggar norma-norma hak asasi manusia pada sejumlah potensi baik di dalam maupun di luar negeri. 
Nigeria ialah  negara  yang paling sering disebutkan, yang menyatakan itu  yaitu  mitra utama Afrika untuk Amerika Serikat. Pada tahun 2000-an, militer Nigeria berada pada tempo operasional yang tinggi, dengan sedikit waktu untuk pemulihan dan training ulang, yang berkontribusi pada sikap negatif. Di bawah pemerintahan sipil, negara tersebut mengalami kekacauan internal yang signifikan dengan lebih dari 10.000 tewas dalam dekade ini dan dengan pemberontakan diproduksi Delta Niger. Pada tahun 2001, tentara membantai ratusan warga sipil di Negara Bagian Benue, yang berinisiatif perjuangan antara modernisasi dan pendukung akuntabilitas atas kolaborasi keamanan ke Nigeria. 
Empat bulan setelah acara tersebut, Senator A. Russ Feingold mengkritik tindakan militer dan menganjurkan hukuman hingga mereka yang bertanggung jawab diadili.  Karena itu, walaupun dibahas secara terbuka, hukuman untuk pembantaian tahun 2001 tidak secara resmi diberlakukan sampai tahun 2003. Kongres AS memberlakukan sanksi terhadap militer Nigeria dalam Resolusi Alokasi Konsolidasi tahun 2003 dan menangguhkan pendidikan dan pembinaan militer internasional (IMET) dan pembiayaan militer abnormal (FMF)  ) pendanaan selama dua tahun.
Sementara hukuman diberlakukan, Nigeria memimpin misi Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) ke Liberia pada tahun 2003 dan bekerja dengan Amerika Serikat dalam menentukan bahwa Taylor meninggalkan kekuasaan. 
Baik  di  Sierra  Leone  maupun  Liberia,  training  militer  AS  pada  2000-2001 menolong unit-unit militer Nigeria berperilaku lebih sesuai dengan norma-norma dan meminimalkan pelanggaran hak asasi insan, yang memberikan amunisi bagi para pendukung modernisasi.    Dengan  kesuksesan di  Liberia  dan  Sierra  Leone  dan training AS, militer Nigeria tersedia dan bersedia untuk diposisikan pada tahun 2004 ke AMIS sesudah para pejabat AS dan Kongres menyatakan bahwa genosida sedang  terjadi  dan  menuntut  langkah-langkah,  dan  Angkatan  Udara  AS  mengerahkan beberapa Pasukan nigeria.
Dalam pernyataan postur EUCOM 2006, Nigeria ialah negara kedua yang paling kerap disebutkan.  (di  belakang Mali  saja),  menggarisbawahi pentingnya Departemen Pertahanan AS. Dengan pemulihan dana AS ACOTA pada 2006, lebih dari 48.000 prajurit Nigeria menjalani pelatihan dari 2006 hingga 2014 untuk beroperasi sesuai dengan norma-norma di lingkungan yang kurang permisif di Darfur dan juga dalam operasi perdamaian lainnya. Sementara Nigeria menyanggupi beberapa kepentingan AS, itu tidak menyanggupi komitmen yang dibuatnya pada tahun 2008 untuk mengerahkan batalion ke Somalia.  Delta Niger, dan lingkungan non-permisif di mana AMISOM beroperasi. Juga, pada Juli 2013, Nigeria mempesona 1.200 prajurit dari opera tenang MINUSMA   di Mali, yang berupaya melawan VEOS untuk menghadapi meningkatnya ancaman dari Boko Haram.
Tentara Nigeria telah melakukan banyak pelanggaran HAM terhadap warga sipil dalam kampanye melawan Boko Haram dengan cara yang seperti dengan pelanggarannya kepada milisi Delta Niger dan demonstran pro-Biafra.   Sebuah laporan Amnesty International dari 2015 menuduh bahwa dalam perang melawan Boko  Haram,  lebih  dari  7.000  telah  tewas  dalam  penahanan  pemerintah  alasannya adalah keadaan kurungan mereka dan setidaknya 1.200 sudah terbunuh di luar hokum oleh militer. 
Amerika Serikat sudah menghukum Nigeria karena pelanggaran hak asasi manusia yang dijalankan di rumah pada beberapa peluang, sebab mereka begitu mengerikan sehingga mereka tidak mampu diabaikan.
Kasus 2 : Rwanda
Pada tahun 1990, Tentara Patriotik Rwanda (RPA) menyerbu Rwanda untuk membebaskan negara dari kekuatan Hutu dan membangun tatanan multietnis dab membentuk dirinya menjadi serdadu revolusioner.    Pada tahun 1994, RPA menggulingkan  rezim  di  Kigali  yang  sudah  memimpin  dalam  genosida  kepada nyaris satu juta orang Tutsi dan Hutu moderat.   RPA juga membunuh ribuan tersangka genosida tidak bersalah dalam retribusi.   Pada tahun 1996, RPA mempelopori invasi Zaire (kemudian berganti nama menjadi DRC) untuk mengusir mantan rezim yang mendominasi kamp-kamp pengungsi.    Lagi-lagi RPA menewaskan ribuan tersangka genosida, namun banyak orang tak berdosa diyakini terperangkap dalam baku tembak.  Pada tahun 2003, Angkatan Pertahanan Rwanda (RDF) yang berubah nama menarik diri dari DRC namun terus mendukung milisi yang melaksanakan kepentingan Rwanda di DRC timur dan melaksanakan pelanggaran hak asasi insan.
Pada tahun 1998, Presiden Bill Clinton meminta maaf atas kegagalan AS untuk bertindak pada tahun 1994, dan Rwanda dirawat di training ACRI.  Amerika Serikat mengabaikan pelanggaran norma RPA di DRC pada tahun 1996–1997 dan 1998–2003. Sementara kepentingan AS dalam operasi perdamaian dan pencegahan genosida moderat pada waktu itu dan pelanggaran norma Rwanda  tinggi, Amerika Serikat masih mengakui Rwanda untuk ACRI dan memungkinkan negara untuk terus menerima pembinaan. Amerika Serikat mengabaikan pelanggaran norma RPA / RDF sebab sebagian untuk kepentingan keselamatan Amerika di Great Lakes Afrika dan kesanggupan terbukti dari orang Rwanda.
Dari 2006 sampai 2008, Rwanda yakni salah satu negara yang paling kerap disebutkan dalam pernyataan postur EUCOM.   Antara 2004 dan 2013, Amerika Serikat melatih lebih dari empat puluh ribu pasukan RDF, dan sebagian besar dari mereka dikerahkan ke Darfur.   Performa RDF sungguh elok di Darfur, membantu menyelamatkan banyak nyawa sipil.   Mengingat kinerja RDF dan JCETS dengan Amerika Serikat, AFRICOM mengangkat Rwanda dalam prioritas keterlibatan ke tingkat kedua di bawah Nigeria, Ethiopia, Kenya, Afrika Selatan, dan Uganda.  Dari 2004 hingga kini, RDF telah menggilir beberapa batalion ke dan dari Darfur. Pada Juli 2012, Amerika Serikat memotong $ 200.000 untuk Akademi Militer Rwanda. Pada Oktober 2013, Amerika Serikat mengajukan Undang-Undang Pencegahan Prajurit Anak 2008 untuk menghalangi sumbangan terhadap RDF dan memangkas IMET dan FMF ke Rwanda alasannya adalah intervensi rezim di DRC.
Kepentingan  Rwanda  dalam  menghentikan  genosida  dan  mendekat  ke Amerika Serikat dan ketersediaan pasukan sesungguhnya dapat menjelaskan mengapa RDF dikerahkan ke Darfur di mana kepentingan AS dimulai selaku moderat dan menurun ke rendah dan bukan ke Somalia di mana kepentingan AS lebih tinggi. Ketika RDF melaksanakan pelanggaran norma tinggi pada 2013 dan kepentingan AS di Darfur sudah menyusut, Amerika Serikat menerapkan sanksi.  RDF terus memenuhi kepentingan A.S. dalam mencegah genosida dan merupakan salah satu militer paling profesional di Afrika dan Amerika Serikat terus terlibat.
Kasus 3 : Uganda
Pada 1990-an, UPDF telah membebaskan Uganda dari sisa-sisa rezim Milton Obote yang menindas dan terlibat dalam mendukung Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan / Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM / SPLA) dalam memerangi rezim Islam di Sudan.    Pada  1990-an  dan  hingga  2005,  Amerika  Serikat  dan  Uganda  melakukan pekerjaan bareng untuk mendukung SPLM / SPLA.  Pada tahun 1997, acara pelatihan ACRI pertama  berjalan  di  Uganda.    Pada  tahun  1998,  Uganda  bergabung  dengan Rwanda dalam intervensi di  DRC, dan UPDF melakukan pelanggaran hak asasi insan dan mengambil emas dari DRC.  Amerika Serikat menghentikan training ACRI untuk Uganda dan pasukan alasannya pelanggaran norma ini.
Dari tahun 2001 hingga 2006, Uganda cuma disebutkan satu kali dalam pernyataan postur tahunan EUCOM.   Tampaknya menjadi prioritas rendah untuk Departemen Pertahanan A.S.  Namun pada tahun 2006, ICU menggulingkan para panglima perang dan bersatu Somalia selatan-tengah.  Sayap radikal ICU (Al Shabaab) menyerukan unifikasi seluruh Somalia, termasuk daerah Ogaden di Ethiopia.   Pada Desember 2006, Ethiopia (dengan kesepakatan AS) merespon dengan menginvasi Somalia dan berupaya untuk menekan Al Shabaab dan menginstal pemerintahan transisi.   Pada bulan Februari 2007, Presiden Yoweri Museveni menyatakan Al Shabaab selaku ancaman eksternal yang telah memasuki Afrika, mirip rezim Islam di Khartoum, dan dalam semangat Afrikaisme menyatakan bahwa Uganda akan memimpin AMISOM untuk  mempertahankan  Afrika.     Sebagai  kesannya,  Amerika  Serikat  mengawali pembinaan  ACOTA  pada  tahun  2007  untuk  memungkinkan  UPDF  melawan  al Shabaab dalam kondisi perkotaan Mogadishu.
Amerika Serikat menghabiskan lebih dari $ 300 juta dalam perlindungan keamanan untuk menstabilkan Somalia dari 2009-2015, yang termasuk melengkapi UPDF untuk AMISOM dan menyediakan angkutanke dan dari Mogadishu. Dari 2007 hingga 2011, Amerika Serikat menolong UPDF dengan komando.   dan kendali untuk menjaga diri di kawasan blok sepuluh persegi di Mogadishu. Setelah UPDF keluar dari Mogadishu, perlindungan AS terus berlanjut ketika Uganda memperluas keuntungan mereka. Selain itu, Amerika Serikat menyediakan pasukan akibat Lord- Resistance Resistance (C-LRA)  training untuk pasukan khusus Uganda, yang sudah diperintahkan oleh putra Presiden Museveni dan telah menjelma lebih dari sepuluh ribu pasukan bersenjata dan berpengalaman, yang juga berfungsi selaku pengawal presiden. Dari 2007-2017, Amerika Serikat telah menghabiskan lebih dari   seratus juta dolar per tahun dalam tunjangan keamanan untuk Uganda, dan ACOTA mengarah pada pelatihan lebih dari 30.000 serdadu yang dikerahkan ke Somalia. Para pejabat AS
menimbang-nimbang kemitraan dengan UPDF menjadi sukses.   Dari 2009 hingga
2011,  Uganda  yakni  salah  satu  kawan  yang  paling  sering  disebutkan  dalam pernyataan postur AFRICOM lalu menurun pada 2012.
Pada 2014, Amerika Serikat melaksanakan sedikit pemotongan pemberian alasannya adalah kemarahan publik di Amerika Serikat kepada undang-undang anti-gay Uganda. Jika tidak, Amerika Serikat belum menerapkan hukuman kepada UPDF, meskipun ada laporan Human Rights Watch 2014 ihwal pelecehan seksual oleh serdadu UPDF di Somalia dan tuduhan pada 2017 wacana serangan oleh serdadu UPDF di CAR selama operasi  C-LRA.  Uganda  memang  memecat   dua   jenderal   dan   yang lain,   yang ialah menunjukan pertanggungjawaban. Pada bulan Desember 2016, UPDF menyerang Kerajaan Rwenzururu pada bulan Desember 2016 di Kasese di Uganda barat, menewaskan lebih dari 100 dan menangkap 136. Terlepas dari penyalahgunaan hak   asasi   insan   yang   dipublikasikan   secara   luas   ini   dan   menghentikan perkembangan kemitraan AS-Uganda, ACOTA  training berlanjut.  Namun, sejumlah jenderal UPDF sudah tidak boleh dari keterlibatan dengan militer A.S. alasannya adalah serangan terhadap Kasese dan alasannya pemeriksaan Leah.
Kasus  Uganda  menunjukkan bahwa  kemampuan,  minat,  dan  ketersediaan menjelaskan penyebaran UPDF ke Somalia.  Minat tinggi AS dan pelanggaran norma tinggi   di   rumah   oleh   UPDF,   dengan   pelanggaran   kecil   di   Somalia,   tidak memengaruhi pembinaan A.S.  Kepentingan A.S. telah berkembang lebih tinggi di Somalia, dan telah mengerahkan pasukan khusus sendiri di sana.
Kasus 4 : Burundi
Pada tahun 2005, sesudah perang kerabat, BNDF dibuat sebagai bagian dari persetujuanpembagian kekuasaan dan sebagai penggabungan kekuatan dari rezim usang dan gerakan gerilya.  Meskipun BNDF sedang dalam proses pembentukan, Presiden Pierre Nkurunziza pada bulan Februari 2007 menunjukkan untuk mengerahkan militer  ke  AMISOM.    Alasannya  adalah  melatih  dan  memperlengkapi militer  baru  dan membangun dapat dipercaya dengan AU dan Amerika Serikat dengan memerangi Al Shabaab.    Karena Amerika Serikat  sedang mencari  lebih  banyak pasukan untuk memperkuat kontingen UPDF di Somalia, mereka menjangkau ke Burundi dan menunjukkan  training  dan  peralatan  ACOTA.    Hingga  2015,  Amerika  Serikat melatih sekitar 35.000 pasukan di bawah ACOTA.   BNDF tampil cukup baik di Somalia, mengakibatkan banyak korban.   Namun, pada 2014 Human Rights Watch melaporkan pelecehan seksual yang meluas oleh tentara BNDF di Somalia.
Amerika Serikat tidak menghukum BNDF alasannya pemerkosaan di Somalia, kecuali melalui proses investigasi Leahy. Namun, pada bulan April 2015, Nkurunziza mencalonkan diri untuk kala jabatan ketiga yang kontroversial selaku presiden, yang dihentikan oleh  konstitusi.   Demonstrasi besar-besaran oleh  oposisi disambut oleh pasukan keamanan, tergolong unit-unit BNDF yang loyal kepada presiden, dengan kekuatan mematikan dan  penyiksaan.    Pada  Mei  2015, Mayor Jenderal G. Niyombare, kepala intelijen militer, berusaha memimpin kudeta tetapi gagal.     Represi  diintensifkan  pada  tahun  2016,  dan  Dewan  Keamanan  dan Perdamaian AU membolehkan 5.000 kekuatan berpengaruh untuk membantu menstabilkan suasana.   Presiden Nkurunziza menolak intervensi AU.   Amerika Serikat bereaksi kepada penindasan rezim dan BNDF dengan memangkas dana untuk pelatihan ACOTA.  Namun, OSC Kedutaan Besar AS terus mendukung dua batalion BNDF rotasi  yang  dikerahkan  ke  AMISOM  dan  penempatan  ke  MINUSCA,  dengan peralatan sebesar $ 500.000 pada 2016. Amerika Serikat membedakan perlengkapan pengadaan untuk operasi AMISOM dan MINUSCA dari training ACOTA untuk pelatihan BNDF.
Rezim  kepentingan dan ketersediaan BNDF pada 2007 untuk dipakai di Somalia dan kepentingan AS mengarah pada training ACOTA skala besar.  Namun, BNDF belum pertanda kemampuannya ke Amerika Serikat mirip beberapa unit Nigeria,  UPDF  dan  RDF.    Kasus  Burundi,  seperti  perkara  Uganda,  memperlihatkan bahwa kepentingan A.S. yang tinggi melebihi pelanggaran hak asasi manusia yang kecil di Somalia.  Namun, langkah-langkah internal oleh rezim Myanmar lebih parah daripada  yang dilaksanakan oleh Uganda, yang mengakibatkan berakhirnya training ACOTA.  Terlepas dari pelanggaran hak asasi manusia dari rezim Nkurunziza dan BNDF, kepentingan AS  yang tinggi memiliki arti  bahwa para penunjang akuntabilitas belum mampu mencapai pemotongan total pertolongan keselamatan ke Burundi.

Kasus 5: Ethiopia
Ethiopia saat ini memiliki salah satu pasukan berdiri paling besar di Afrika, diperkirakan 135.000 prajurit, dan merupakan salah satu kontributor terbesar dunia untuk pemeliharaan perdamaian PBB.   Hubungan AS dengan Ethiopia bergantian antara dekat dan kontroversial selama Perang Dingin, tetapi sejak tahun 2000-an, Amerika Serikat dan Ethiopia sudah menikmati kemitraan yang kuat.  Di bawah rezim Haile Selassie (1941–1974), Ethiopia adalah sekutu kunci dan sungguh bergantung pada santunan AS.0 Amerika Serikat memperlihatkan tunjangan militer yang signifikan terhadap rezim Selassie, melatih puluhan ribu pasukan dan memasok keunggulan senjata kepada mereka.   dari Perang Dunia II dan Perang Korea. Setelah Mengistu Haile Mariam berkuasa pada tahun 1974 sebagai hasil dari perebutan kekuasaan militer , dia memasang rezim  Marxis dan menyejajarkan negara itu  dengan Uni Soviet, menandatangani pakta diam-diam militer senilai $ 400 juta pada tahun 1976 serta kesepakatanpersahabatan dan kolaborasi pada tahun 1978.
Setelah kudeta pada tahun 1991, Amerika Serikat menawarkan tunjangan pembangunan terhadap   rezim gres tetapi tidak melanjutkan bantuan militer yang signifikan sampai awal  2000-an, meskipun ia  melatih sejumlah pasukan penjaga perdamaian Ethiopia lewat ACRI.  Namun, pada 1998, Amerika Serikat menunda pertolongan ACRI ke Ethiopia alasannya adalah invasi dan perang berikutnya dengan Eritrea. Pada tahun 2000-an, Ethiopia menjadi peserta utama pertolongan A.S., termasuk bantuan sektor keamanan yang besar, alasannya adalah tidak sedikit dari lokasi strategisnya di Tanduk Afrika.  Ethiopia berbatasan dengan Eritrea, Djibouti, Somalia, Sudan, dan Sudan Selatan.  Pada tahun 2005, Amerika Serikat mulai melatih pasukan Ethiopia melalui program ACOTA.  Dari 2005 hingga 2012, Amerika Serikat melatih sekitar 6.300 penjaga perdamaian Ethiopia tetapi berhenti dikala mereka mencapai swasembada.
Ethiopia menerima hampir $ 35 juta dalam bantuan keselamatan dari 2007 sampai 2009, sebagian besar untuk tujuan kontraterorisme.  Di bawah Pemerintahan Obama, Ethiopia ialah sekutu yang diminati dalam memerangi perang melawan teror. Presiden Obama melaksanakan perjalanan ke Ethiopia pada Juli 2015 dan memuji negara itu  selaku   “mitra  luar  biasa”  dalam  perang  melawan  teror.    Pada  tahun  2014, Ethiopia  diumumkan  selaku   bab  dari  Kemitraan  Respon  Cepat  Perdamaian Afrika (Barrel Obama Rapid Partnership) Presiden Barack Obama.  Untuk FY2015, Departemen Luar Negeri AS menginformasikan $ 15,5 juta dana untuk santunan APRRP ke Ethiopia.
Ethiopia dipandang oleh banyak orang sebagai kekuatan penstabil dan sudah memainkan tugas utama di Somalia.  Pada tahun 2006, Ethiopia menginvasi Somalia, dengan persetujuan diam-membisu dari Amerika Serikat, untuk meniadakan ICU, suatu organisasi payung dari beberapa kalangan Islam.  ICU telah mengambil alih ibukota Mogadishu dan mengancam Pemerintah Federal Transisi Somalia.  AU secara resmi menyepakati misi penjaga perdamaian regional (AMISOM) pada Januari 2007, dengan pasukan Uganda tiba di bulan Maret.  Ethiopia secara resmi meninggalkan Somalia pada 2009 tetapi kembali pada Desember 2011 untuk memperlihatkan sumbangan terhadap AMISOM.     Pemerintah Ethiopia menentang upaya untuk secara resmi menyumbangkan pasukan ke AMISOM sampai 2014, dengan alasan efisiensi, sehingga mereka tetap berada di bawah perintah Ethiopia. Menurut Paul Williams, masuknya Ethiopia ke AMISOM sebagian besar didorong oleh alasan keuangan dan fakta.    bahwa pasukan  Ethiopia  diberi  otonomi  besar  alasannya  kelemahan markas pasukan AMISOM. 
Pelanggaran HAM sering terjadi di bawah Perdana Menteri Ethiopia Meles Zenawi, berkuasa dari 1995 hingga kematiannya pada 2012, dan berlanjut di bawah penggantinya Haliemariam Desalegn. Krisis pasca penyeleksian 2005   , di mana setidaknya 200 terbunuh dan 30.000 dipenjara, memprovokasi jawaban membisu dari Amerika Serikat. Pada Oktober 2007, sebuah RUU disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk batasi derma ke Etiopia hingga pemerintah melakukan reformasi demokrasi sejati, namun itu tidak pernah disahkan oleh Senat. “Serangkaian protes atas pelanggaran hak asasi manusia dan marginalisasi merampas negara itu dari 2014 sampai 2016, menciptakan kondisi darurat. Ribuan pengunjuk rasa  diyakini telah dibunuh oleh pasukan keselamatan. Pada tahun 2017, RUU lain  yang menyerukan Ethiopia untuk menghormati hak asasi insan diperkenalkan oleh dewan perwakilan rakyat AS, tetapi pemungutan bunyi terhadapnya dilaporkan tanpa deadline ditunda sehabis Ethiopia mengancam untuk berhenti melakukan pekerjaan dengan Amerika Serikat dalam upaya kontraterorisme di kawasan tersebut.
Kasus 6: Kenya
Setidaknya selama dua dekade terakhir, Kenya sudah menjadi mitra keamanan prioritas bagi Amerika Serikat, khususnya saat menyangkut upaya kontraterorisme. Bom 1998 Al-Qaeda di Kedutaan Besar A.S di Nairobi memutuskan Kenya selaku kawan permulaan dalam perang melawan teror.  Sejak itu, Amerika Serikat secara konsisten memperlihatkan santunan militer ke Kenya, tetapi tingkat dan visibilitas dukungannya bervariasi.    Karena  reaksi  domestik  terhadap  kemitraan  Kenya  dengan  Amerika Serikat dalam persoalan kontraterorisme, Presiden Mwai Kibaki (2002-2013) lebih menentukan untuk menjaga banyak dukungan AS dari pandangan publik.   Meskipun demikian,  pada  permulaan  2000-an  Amerika  Serikat  menolong  Kenya  membentuk beberapa tubuh pemerintah khusus untuk memerangi terorisme, tergolong Unit Polisi Anti-Terorisme  dan  Pusat  Penanggulangan  Terorisme  Nasional.  “Bantuan  untuk  Kenya lewat Prakarsa Anti Terorisme Afrika Timur diperkirakan  mendekati $ 100 juta.
Dalam sebagian besar tahun, Kenya sudah sering disebutkan dalam pernyataan postur. Sejak tahun 2008, Kenya telah disebutkan setidaknya satu kali dalam setiap pernyataan postur. Dalam hampir setiap tahun, menyebutkannya lebih tinggi dari rata-rata   , dan dalam beberapa tahun ini termasuk dalam tiga penyebutan teratas. Rata-rata, Amerika Serikat telah memberi Kenya jutaan derma keselamatan semenjak permulaan tahun 2000-an, tetapi Kenya tidak pernah menjadi peserta utama training ACOTA.   misi di Somalia pada 2011 dilaporkan sebagai tindakan “membela diri” sebab serangan di perbatasan yang dibagikannya dengan Somalia, Kenya secara resmi bergabung dengan AMISOM pada 2012. Setelah CTPF didirikan  diumumkan oleh Presiden Barack Obama pada tahun 2014, tingkat perlindungan meningkat secara signifikan.    Di  FY2015, Amerika Serikat  mewajibkan nyaris  $  100  juta  untuk training dan melengkapi dana.
Pasukan keamanan Kenya sudah dituduh melaksanakan pelanggaran hak asasi insan pada beberapa peluang, tetapi tidak satu pun dari tuduhan yang menciptakan penangguhan bantuan militer.   Pada akhir 2007 dan permulaan 2008, pemilihan yang kontroversial mengakibatkan lebih dari 1.500 orang tewas.
Pihak oposisi menuduh Presiden Kibaki berkuasa mencurangi pemilihan yang menguntungkannya.  Hampir secepatnya  sehabis  pemerintah mengumumkan alhasil, kekerasan pecah antara pendukung saingan.   Sekitar 40 persen dari kematian itu disebabkan   oleh   pasukan   keamanan   pemerintah.
 “Menyelesaikan   kebuntuan penyeleksian memerlukan mediasi internasional. Amerika Serikat memilih untuk tidak memberi sanksi terhadap Kenya atas kesalahannya. Krisis pasca pemilu yang sama juga terjadi di Pantai Gading pada bulan Desember 2010. Dalam hal itu  contohnya, Amerika Serikat segera menundasemua bantuan keuangan dan militer. 
Laporan tahun 2015 oleh organisasi penduduk sipil Kenya mengklaim bahwa polisi Kenya sudah melakukan hampir 100 pembunuhan di luar proses hukum tahun itu saja. Sebuah laporan tahun 2016 menuduh pasukan kontraterorisme terutama lusinan pembunuhan di luar proses aturan. Pada tahun 2017, Amnesty International melaporkan bahwa pasukan keamanan Kenya, yang terlibat dalam eksekusi di luar proses hukum dan penyiksaan dengan impunitas, bertanggung jawab atas kematian setidaknya 122 orang pada tahun 2016. Berdasarkan peningkatan tingkat bantuan yang diberikan terhadap Kenya pada pertengahan 2010-an, akan tampakbahwa derma A.S. untuk Kenya tidak terpengaruh oleh laporan-laporan ini.
Demikian peran ini dibentuk untuk kebutuhan yang seharusnya yah..
Sumber gambar :
https://image.freepik.com/free-vector/man-with-laptop-studying-working-concept_113065-167.jpg

Sumber tugas :
NAMA           : NUR FADILLAH
NIM               : 
PRODI           : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
Wallahua’lam..