Modal Sosial dan Eksistensi Bangsa

Posted on
modal sosial
Ilustrasi ini diambil dari pixabay

Modal Sosial dan Eksistensi Bangsa

Dalam sebuah perjalanan dari arah Bandung menuju Jakarta, awal mulanya penulis berdiskusi tentang hubungan antar keluarga di Indonesia yang semakin memudar.

Perbincangan bukan sekedar fokus pada fenomena konflik dalam sebuah keluarga, konflik antar anak dengan anak, konflik antar orang tua dan anak, dan sebagainya, namun perbincangan itu kemudian meluas pada persoalan semakin habisnya modal sosial (social capital) di tengah masyarakat kita yang berujung pada hilangnya hubungan kekerabatan.

Padahal, sudah sejak lama masyarakat Indonesia (yang berbasis Masyarakat agraris: desa) secara umum dikenal sebagai masyarakat yang sederhana dan saling tergantung (dependent), teritori merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja, hubungan antar anggota masyarakat berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat, Dan norma agama dan hukum Adat masih kuat pengaruhnya. (Soerjono Soekanto, 1982).

Kawan kami tersebut menceritakan Bagaimana leluhurnya di daerah Madiun, Jawa Timur secara turun temurun melarang anak cucunya membagi tanah peninggalannya sebagai warisan yang harus dibagi. Leluhurnya menginginkan tanah tersebut dipertahankan agar bisa diwariskan pada kehidupan anak cucunya kelak, khususnya bagi mereka yang tidak mampu secara materi.

Karena itu dibangunlah lumbung lumbung tempat penyimpanan padi sehabis panen, dan dipergunakan cadangan ketika ada anak keturunannya yang membutuhkan bantuan ekonomi. Hingga saat ini (artikel ditulis tahun 2012), lumbung padi tersebut masih berdiri kokoh di atas tanah tersebut, dan terus melakukan tugas-tugas mulianya. dan memang terbukti, ikatan kekeluargaan kawan saya tersebut menjadi sangat kuat.

Bukan hanya di Madiun, masyarakat Minang juga terkenal dengan konsep modal sosialnya. Salah satu bentuk modal sosial terkenal yang dimiliki oleh urang awak, yaitu merantau, tradisi merantau bagi orang Minang adalah pelaksanaan misi ideologis tersendiri.

Ketika seorang pemuda Minang merantau, dan ketika kembali dari daerah rantau, mereka harus membawa sesuatu, baik berupa harta atau pengetahuan (gelar akademik misalnya), sebagai simbol berhasilnya misi mereka. Kalau tidak, maka mereka tidak akan “diterima” oleh orang kampung. mereka dianggap telah gagal menjalankan misi. Orang kampung akan menyebut mereka bagaikan “seekor siput pulang ke rumahnya” (pulang langkitan) atau menyebut mereka “begitu perginya, begitu pulangnya” (baitu pai, baitu pulang).

Tidak ada sambutan meriah dan kalungan bunga bagi para perantau yang gagal mengemban misi itu. Harta dan pengetahuan yang dibawa ke kampung halaman oleh para perantau yang sukses sangat dihargai oleh penduduk kampung. Mereka menggunakan harta itu untuk membangun atau memperbaiki rumah-rumah para saudara perempuan atau istri-istri mereka untuk menambah aset sosial mereka yaitu tanah.

Selain tradisi merantau yang luar biasa, masih ada satu hal yang kami didiskusikan, yaitu tanah pusako bagi masyarakat Minang adalah harta yang harus terus dijaga untuk menghidupi kebutuhan sosial ekonomi keluarga kaumnya.

Ia menjadi seperti jaminan sosial (social security) jika ada kebutuhan-kebutuhan sangat penting datang. Secara hukum adat Minang, tanah pusako terbatas sekali penggunaannya kecuali untuk 4 hal alasan pemberat (dan memerlukan kesepakatan semua anggota kaum) yaitu: (i) rumah gadang warisan yang harus segera diperbaiki jika ada kerusakan, (ii) adat pusaka tidak berdiri terkait penyelenggaraan pemberian gelar adat, (iii) mayat terbujur di tengah rumah, dan tidak ada biaya untuk pemakaman, dan (iv) gadis gadang belum bersuami, untuk mendapatkan jodoh dan pesta pernikahannya.

Namun, pesatnya perkembangan pembangunan di Sumatera Barat membuat harga tanah melambung tinggi, dan membuat kepala persekutuan masyarakat Minang (mamak suatu kaum) tergoda untuk menjualnya, entah untuk kebutuhan materi, desakan membayar hutang, atau alasan modal usaha.

Ketika tanah terjual, maka berdasarkan hasil penelitian Lilis Suryati (2002) tentang dampak penjualan harta pusaka tinggi terhadap eksistensi kaum, maka yang terjadi adalah hilangnya ikatan kekeluargaan dan solidaritas sesama anggota kaum, karena fungsi tanah pusako yang selama ini menjadi perekat keluarga sudah tidak ada lagi dan Berujung menonjolnya sikap individualistik. Selain itu tidak ada kebanggaan lagi sebagai penduduk asli Minangkabau yang ditandai dengan kepemilikan tanah pusaka.

Modal sosial dan Individualisme

Konsep modal sosial sesungguhnya berumur lebih muda dari individualisme itu sendiri. Konsep modal sosial mencoba menjelaskan mekanisme kohesi sosial dan kinerja dari institusi sosial. Definisi modal sosial yang sangat menarik datang dari Robert Putnam (2000), ” mengacu pada hubungan antara individu-individu jaringan sosial dan norma-norma timbal balik dan kepercayaan yang muncul dari mereka”.

Bagi Putnam, konsep keterhubungan sosial dan keterlibatan sipil dalam aktivitas sosial politik (hubungan bertetangga, partisipasi politik, keanggotaan institusi sosial dan agama) adalah unsur utama dalam modal sosial. Lebih lanjut lagi, modal sosial tersebut berfungsi sebagai alat bagi manusia untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya lainnya.

Hampir semua ilmuwan sepakat bahwa, inti dari modal sosial adalah kepercayaan sosial (social trust). karena kepercayaan akan menghasilkan sebuah energi sosial, yang menurut Norman Uphoff (dalam Sayogyo, 1994) bersumber pada 3 hal, pertama, gagasan dapat diterima bersama. kedua, idealita atau harapan bagi kepentingan bersama, yaitu kesejahteraan bersama. dan ketiga, persaudaraan (friendship) yaitu wujud solidaritas dalam suatu satuan sosial sebagai daya utama dalam proses mencapai ideal yang telah ditetapkan bersama.

Energi sosial ini terwujud dalam keragaman kelembagaan lokal dalam masyarakat. lembaga di sini dipahami sebagai ‘pola perilaku yang matang’ berupa aktivitas-aktivitas, baik yang terorganisasi maupun yang tidak.

Namun individualisme adalah tantangan utama masyarakat sekarang ini. menurut penelitian Juri Allik dan Anu Realo dari Universitas Tartu, Estonia yang dimuat dalam Jurnal of Cross-Cultural Psychology (2004), menemukan fakta bahwa konsekuensi dari modernisasi adalah tumbuhnya individualisme yang tak terbatas, yang akan mengancam secara serius kesatuan organis masyarakat.

Kesimpulan itu mereka dapatkan dari penelitian atas negara-negara bagian di Amerika Serikat dan 42 negara di dunia lainnya.

Paparan kehidupan masyarakat modern memang secara langsung atau tidak mereduksi energi sosial dan sendi-sendi sosial kemasyarakatan kita. Gaya hidup individualistis dan cenderung otonom yang tercermin dalam masyarakat modern, berpotensi menghancurkan struktur modal sosial, karena ia mampu merusak sistem kepercayaan (trust), tatanan sosial dan pada akhirnya alienasi manusia dari masyarakatnya; fundamental dasar modal sosial.

Modal sosial, kebijakan negara dan pilar kebangsaan

Modal sosial adalah elemen yang sangat berharga yang dimiliki oleh masyarakat. Karena itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya memperkuat modal sosial di masyarakat. Edi Suharto PhD menulis bahwa output kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada akhirnya meningkatkan kohesifitas sosial, kepercayaan, gotong royong, partisipasi masyarakat, kolaborasi sosial dalam masyarakat.

Pada masa orde baru, beberapa kebijakan pernah dibuat, dan beberapa berhasil memperkuat modal sosial, namun di antara kebijakan tersebut terdapat pula yang justru memperlemah modal sosial masyarakat lokal. salah satu kebijakan yang dianggap berhasil adalah kelompencapir (kelompok pendengar pembaca dan pemirsa).

Program Kelompencapir merupakan sebuah program rutin untuk komunitas petani, nelayan, dan kelompok pedesaan lainnya yang berprestasi dari berbagai daerah dipertemukan untuk diaduk pengetahuan, dan keahliannya seputar pertanian, peternakan, penangkapan ikan, dan lainnya.

Selain memobilisasi strata profesi masyarakat bawah di indonesia tersebut, program ini juga berhasil memobilisasi SDM ( Penyuluh Pertanian, peternakan, dan lain-lain) yang mampu menggenjot keterampilan para petani, nelayan dan kelompok masyarakat pedesaan lainnya tersebut. Program yang mirip lomba cerdas cermat ini, dianggap menyumbang kontribusi ketika Indonesia mencapai swasembada pangan pada tahun 1984.

Namun sayangnya, terdapat pula kebijakan yang justru memperlemah bahkan menghilangkan modal sosial masyarakat. menurut penelitian IRE ( Institut For Research and Empwerment) di Jogjakarta (2002), penerapan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa telah memporak-porandakan daerah di luar wilayah pulau Jawa, termasuk melemahkan komunitas Nagari di Sumatera Barat, komunitas Pasirahan di Sumatera Selatan, komunitas Banjar di Bali, dan sebagainya.

Menurut UU tersebut, ikatan-ikatan sosial lokal yang tidak sesuai dengan format pemerintahan, dianggap akan mengganggu kepentingan pemerintah. Sehingga pemerintah berusaha untuk menghilangkan nilai-nilai lokal dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, termasuk penyeragaman desa di seluruh Indonesia.

Penyeragaman tersebut berdampak pada hilangnya entitas masyarakat adat, hilangnya kekayaan desa adat akibat diambil alih negara atau kepentingan swasta, hilangnya peran memerintah sendiri, dan sebagainya.

Baru Kemudian pada tahun 2004, saat melakukan revisi UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, diganti dengan uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat (desa atau nama lain) beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

Namun demikian, saat ini kondisi atau komunitas masyarakat adat (nilai sosial sebuah desa) sudah terlanjur rapuh karena masuknya beberapa kepentingan, seperti pasar, negara, kelompok kepentingan lainnya.

Tak dapat disangkal lagi, dengan struktur masyarakat dan kebudayaan yang majemuk, Indonesia sesungguhnya mempunyai modal sosial yang sangat besar. ikatan kebangsaan yang selama ini ada adalah alasan mengapa bangsa Indonesia masih bertahan hingga saat ini.

Pelajaran-pelajaran penting yang dilakukan oleh beberapa pemerintahan sebelumnya memperlihatkan bahwa tidak bijak dalam mengatur kehidupan masyarakat yang berbeda-beda dapat mengakibatkan hilangnya ikatan kebangsaan.

Melemahnya modal sosial di masyarakat akan mengundang munculnya pertentangan nilai dan menonjolnya rasa saling tidak percaya. Namun demikian, jika modal sosial yang tidak dikaitkan dengan pembangunan yang berkelanjutan, bisa berakibat perhatian terhadap pentingnya kelangsungan hidup bersama dalam masyarakat menjadi terabaikan, dan hal tersebut akan mengancam pilar kebangsaan kita.

Sumber: Haryo Setyoko – Majalah Tarbawi, 12 January 2012