close

Metode Ekonomi Kerakyatan

Sistem Ekonomi Kerakyatan – Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia semenjak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998.
sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam aktivitas ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi kemajuan dan pertumbuhan dunia usaha.

2. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan memiliki ciri-ciri selaku berikut ini, yaitu :
  • Yang menguasai keperluan hidup penduduk yaitu negara atau pemerintah negara tersbut. Misalnya seperti: bahan bakar minyak, air dan sumber daya alam yang lainnya.
  • Bertumpu pada prosedur pasar yang berkeadilan dengan prinsip kompetisi yang sehat.
  • Memerhatikan kemajuan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
  • Mampu merealisasikan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.
  • Menjamin potensi yang sama dalam berusaha dan melakukan pekerjaan .
  • Adanya pemberian hak-hak pelanggan dan perlakuan yangadil bagi seluruh rakyat.
  • Peran negara di ekonomi ini sangatlah penting akan namun tidak mayoritas, dan begitu juga perana dari pihak swasta yang posisinya memang penting akan tetapi tidak mendominasi juga. Sehingga mustahil terjadi kondisi metode ekonomi liberal ataupun tata cara ekonomi komando. Kedua pihak tersebut adalah pemerintah dan juga pihak swasta hidup berdampingan secara hening dan saling men-support satu sama lain.
  • Di dalam perekonomian ini penduduk ialah bab yang sungguh penting, alasannya aktivitas bikinan yang dilakukan, diawasi dan dipimpin oleh anggota masyarakat.
  • Buruh maupun modal tidak mendominasi perekonomian alasannya adalah ekonomi ini didasari atas asas kekeluargaan.

3. Tujuan Ekonomi Kerakyatan

Adapun tujuan dari ekonomi kerakyatan, diantaranya seperti di bawah ini:
  • Untuk membangun negara yang mandiri secara ekonomi, yang berdaulat secara politik, serta memiliki berkepribadian yang berkebudayaan.
  • Untuk mendorong pemerataan pemasukan penduduk .
  • Dapat mendorong perkembangan perekonomi yang berkesinambungan.
  • Dan untuk mengembangkan efisiensi perekonomian nasional.

4. Kelebihan Dari Sistem Ekonomi Kerakyatan

Inilah beberapa kelebihan dari tata cara ekonomi kerakyatan, adalah :
  • Rakyat yang kurang mampu mampu menerima perlakuan hukum yang sama atau secara adil dalam masalah perekonomian.
  • Dapat memberikan perhatian yang lebih pada rakyat kecil melalui aneka macam macam acara operasional yang kasatmata.
  • Sistem ekonomi ini dapat merealisasikan kedaulatan rakyat.
  • Dapat merangsang kegiatan ekonomi yang lebih produktif di tingkat rakyat sekaligus mampu melahirkan jiwa kewirausahaan.
  • Transaksi antara bikinan, distribusi dan konsumsi sangat bagus.
  • Hubungan antara bikinan, distribusi dan juga konsumsi akan saling memerlukan dan sangat baik.

5. Kelemahan Dari Sistem Ekonomi Kerakyatan

Dimana ada keunggulan pasti ada juga kekurangan atau kekurangannya, berikut ini kekurangan dari tata cara ekonomi kerakyatan, adalah :
  • Dalam ekonomi ini akan terjadi praktek membagi-bagi uang terhadap rakyat, peraktek ini sungguh tidak menguntungkan bagi pihak manapun, tergolong rakyat itu sendiri.
  • Aksi membagi-bagi uang ini secara tidak sadar dapat menimbulkan usaha mikro atau kecil dan menengah serta koperasi yang selama ini tidak berdaya mampu berkompetisi dalam sebuah prosedur pasar, bias menjadi sungguh bergantung pada aksi tersebut.
  • Masih kurangnya pengetahuan rakyat mengenai Investasi, hasilnya mampu menyebabkan kemiskinan terlalu lama atau perputaran roda yang lambat.
  • Kurangnya penerapan dari manajemen.
  • Tidak adanya pemberian yang maksimal dari pemerintah, walaupun tugas pemerintah sungguh penting namun tidak mayoritas.
  • Harus di awasi, jika tidak diawasi dengan baik akan banyak koruptor.

Referensi : 

  1. Sukirno, Sadono, Makro Ekonomi Teori Pengantar , Rajawali Pers, 1994
  2. Rahardja,Prathama, Pengantar Teori Ekonomi Mikro, Universitas Indonesia, 1999
  3. Salvatore,Dominic,Teori Mikro Ekonomi, Erlangga, 1992
  4. Sicat,Gerardo P., Economics.Manila:National Book Store,1983

      Apa yang harus dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri?