Kebijakan Sosial

Posted on
kebijakan sosial
Ilustrasi Seseorang Sedang Mempresentasikan Program Kebijakan Publik. Sumber: Pixabay

KEBIJAKAN SOSIAL

Pengertian Kebijakan Sosial Menurut Para Ahli

Ada berbagai definisi tentang kebijakan masyarakat telah dikemukan oleh para ahli seperti Marshall, Rein, Hutman, Magil, Spicker dan Hill yang juga mendefinisikannya mirip dengan kebijakan kesejahteraan sosial, berikut rumusannya:

  • Menurut Marshal yaitu kebijakan pemerintah yang kaitannya dengan tindakan yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan warga negara, misalnya dengan menyediakan pelayanan sosial serta bantuan keuangan (Marshal, 1965)
  • Menurut Rein yaitu sebuah perencanaan sosial dalam mengatasi biaya-biaya sosial, meningkatkan pemerataan, mendistribusikan bantuan dan pelayanan sosial (Rein, 1970).
  • Menurut Huttman yaitu kumpulan strategi, kumpulan tindakan atau kumpulan rencana untuk menuntaskan dan mengurangi masalah sosial serta memenuhi kebutuhan sosial (Huttman, 1981)
  • Menurut Magi adalah bagian dari kebijakan publik. Kebijakan publik yaitu semua kebijakan yang asalnya dari pemerintah, seperti kebijakan transportasi, ekonomi, pertahanan, komunikasi, keamanan (militer), dan kebijakan pengadaan fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik). Lebih spesifik lagi kebijakan sosial adalah kebijakan publik yang tujuan dan arahnya bagi kepentingan umum dan sosial (Magil, 1986)
  • Menurut Spicker yaitu kebijakan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan (welfare), baik yang memiliki arti luas. Seperti hal-hal menyangkut kualitas hidup manusia maupun arti sempit seperti beberapa jenis pemberian pelayanan kolektif tertentu yang manfaatnya melidungi kesejahteraan rakyat (Spicker, 1995)
  • Menurut Hill yaitu studi mengenai peranan negara berkaitan erat dengan kesejahteraan warganya (Hill,1996)
  • Menurut Dalton dan Smith yaitu apa-apa yang dilakukan pemerintah yang tujuannya meningkatkan kualitas hidup manusia, bisa melalui pemberian beraneka tunjangan pendapatan, beragam pelayanan kemasyarakatan serta program-program tunjangan sosial lainnya (Bessant, Watts, Dalton dan Smith 2006).

Setelah kita mengetahui definisi yang dikemukan oleh para ahli di atas. Maka bisa kita simpulkan bahwa kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik.

Kebijakan sosial adalah inisiatif pemerintah yang dibuat dalam merespon isu-isu yang sifatnya publik, seperti mengatasi masalah sosial serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat umum.

Fungsi Kebijakan Sosial

Setelah kita tau bahwa pengertian kebijakan masyarakat hampir sama dengan kebijakan publik, maka fungsi kebijakan sosial pun memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai sebuah aksi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (developmental).

Kategori Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial juga merupakan wujud pemenuhan hak-hak sosial warganya atau kewajiban negara (state obligation).

Perwujudan kebijakan sosial secara garis besar terangkum dalam tiga kategori, yaitu perundang-undangan, sistem perpajakan dan program pelayanan sosial.

Jika merujuk pada kategori ini maka dapat kita asumsikan bahwa tiap perundang-undangan, hukum atau peraturan yang berkaitan dengan masalah dan kehidupan sosial merupakan wujud nyata kebijakan sosial. Meski tak semua kebijakan sosial sudah berbentuk undang-undang.

Negara hadir dalam konteks kesejahteraan sosial melalui kebijakan sosial, sebetulnya tujuannya untuk mengupayakan akan adanya kesetaraan antara warga masyarakat antar satu dengan lainnya dalam mewujudkan kesejahteraannya.

Karena perbedaan latar belakang atau recources antar warga masyarakat seringkali mengakibatkan posisi dan kesempatan mereka tidak sama.

Hal tersebut bisa menyebabkan warga masyarakat yang memiliki posisi sosial tidak menguntungkan semakin termarginalisasi serta terus mengalami masalah ketika berusaha mewujudkan kesejahteraannya.

Malahan ada sebagian masyrakat yang sekadar memenuhi kebutuhan dasarnya pun sudah sulit. Karenanya butuh campur tangan pemerintah dalam membantu kelompok-kelompok marginal tersebut.

Dimensi Kebijakan Sosial

Ada berbagai dimensi dasar dari kebijakan ini yaitu

1). Redistribusi kekayaan; Seperangkat peraturan pemerintah untuk mengontrol pemerataan pendapatan. Supaya tidak ada monopoli kekayaan. Mekanisme yang dilakukan daiantaranya pajak progressive, land reform, transmigrasi, dan lain-lain,

2) Kebebasan; Terbebasnya masyarakat dari rasa takut akan terror, ekploitasi, dll

3) Perlindungan resiko jangka panjang; Masyarakat terlindungi dari resiko bencana alam, resiko sosial politik, resiko bekerja, pemanasan global dan lain-lain.

4) Keselamatan publik; Adanya penyediaan sarana umum yang aman, nyaman dan berkualitas,

5) Pelayanan sosial; Program-program yang tujuannya membantu individu atau kelompok yang terhambat ketika memenuhui kebutuhan hidupnya.

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Public_policy

Baca Juga: