Pelajari tentang Kehidupan sosial ekonomi masyarakat jakarta kebanyakan?mampu menjadi pertanyaan pertama, tentang Bagaimana desain pembangunan yang ditawarkan oleh kunjungan-kunjungan tersebut? Apakah budget pembangunan yang digelontorkan untuk studi banding atau diplomasi ke mancanegara setimpal dengan hasil yang didapatkan? Siapakah yang lebih diuntungkan dari kunjungan kerja tersebut?
Sebagai suatu strategi, kunjungan kerja ke luar negeri punya donasi yang nyata terhadap kemajuan ibukota sebagai nadi ekonomi negara. Namun, barangkali paradigma pembangunan yang digunakanlah yang perlu dikritisi. Paradigma pembangunan yang dipakai mengandung ketidakadilan yang hakiki terhadap kepentingan-kepentingan kelas tertentu.
Menurut Para Ahli, Pembangunan Dan Konflik Sosial
Mansour Fakih memperkenalkan sebuah teori pembangunan yang dilihat dari perspektif kelas. Yang dimaksudkan dengan kelas yakni posisi secara sosial anggota penduduk tertentu dalam konteks lingkungannya. Sebagaimana ide kelas Karl Marx, dia memperkenalkan tiga macam kelas masyarakat; kelas pekerja (buruh, pekerja kasar, marginal), kelas menengah (penjualkecil) dan kelas atas (kapitalis).
Sementara, dalam tata cara ini, posisi kapitalis lebih diuntungkan secara ekonomi sebab penguasaanya atas fasilitas buatan dan kapital (modal). Oleh karena itu, pembangunan mesti berorientasi pada masalah kelas-kelas sosial masyarakat.
Paradigma pembangunan yang dipakai oleh Anies Baswedan melalui berbagai kunjungan kerjanya lebih menguntungkan masyarakat kelas atas atau kapitalis. Para kapitalis inilah, baik lokal maupun abnormal, yang memetik jadinya. Rakyat kelas bawah yang kurang punya jalan masuk terhadap buah-buah kebijakan publik mesti rela terus mengais remah-remah sisa keuntungan dari kelas atas.
Mekanisme ini, sebagaimana diyakini oleh Adam Smith, dirasa ideal untuk mengembangkan kemakmuran ekonomi kelas bawah. Akumulasi profit dari para kapitalis diyakini mampu memenuhi keperluan kelas bawah sebagaimana dibimbing oleh invisible hand. Keuntungan kelas atas menetes ke bawah (trickle down) secara otomatis.
Konflik kepentingan antar kelas menjadi epidemi yang merepotkan untuk disembuhkan. Ia ialah sebuah borok yang muncul dari modernitas. Bahkan, pertentangan abadi ini diterima sebagai sebuah fakta terberi yang tidak mampu diubah. Modernisasi mewariskan gen konflik antar kelas dalam dirinya. Cita-cita kaum sosialis yang mengamati takaran kemakmuran sama bagi semua individu justru dilihat sebagai utopi yang salah arah.
Konflik ini makin diperkeruh oleh kebijakan-kebijakan politik-ekonomi pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut kerap kali bukan suatu perjuangan netral yang progresif melainkan sarat muatan kepentingan. Perkawinan antara kepentingan pemerintah dan kapitalis melahirkan rezim oligarki. Dalam rezim yang demikian, kelas bawah hanya dipandang sebagai onderdil kecil atas seluruh tata cara oligarki.
Konsep pembangunan yang ingin disediakan oleh Anies hanya memberi kesempatan bagi pelaku ekonomi swasta yang bermodal besar. Hal ini sejalan dengan efek yang dihasilkan, ialah lahirnya “kesenjangan konstan”. Kesenjangan ini bisa tampaksecara teoretis melalui rasio gini atau bisa dilihat sendiri fakta yang terlihat mata.
Masyarakat kelas bawah di Jakarta tetap terkungkung dalam realitas kebobrokannya. Kondisi-kondisi sosial lokal tidak banyak berganti. Tugas-tugas politik masih perlu dibenahi. Distribusi kemakmuran masih timpang di aneka macam lini kehidupan.
Bahkan pemerintah pusat telah menyiapkan pemindahan ibukota sebagai tanggapanatas urusan Jakarta yang terus menumpuk. Atas dasar pertimbangan-usulanaposteriori ini, rakyat Jakarta berhak mempertanyakan arah kebijakan pembangunan publik yang dibiayai oleh pajak rakyat sendiri. Efektivitas penggunaan dana masyarakat untuk pembangunan perlu diberi prioritas yang transparan.
Secara ekonomi, semua kelas masyarakat bertumbuh bareng dengan kecepatan yang sama. Namun, pada ketika yang sama kesenjangan pun tetap terpelihara dengan tingkat kestabilan yang mengejutkan. Pada fase ini pertanyaan kritis yang perlu dilontarkan ialah apakah ini bentuk keselarasan atau ketidakselarasan pembangunan? Sekalipun semua kelas berkembang gotong royong, ditilik dari sisi ekonomis, namun ini tidak bisa dijadikan jaminan keselarasan pembangunan sejauh penyebaran manfaatnya lebih besar lari ke kantong kelas kapitalis.
Dalam perspektif ini, konsep pembangunan dan keterbelakangan berfungsi selaku dua sisi dalam suatu mata koin yang serupa. Artinya, proses pembangunan yang bakal terlaksana lewat pengamatan dan diplomasi ke mancanegara mempunyai efek pada kian terpinggirkannya kelas periferi (pinggiran) di Jakarta secara ekonomi dan politis.
Kunjungan ke beberapa negara maju menyerupai sebuah usul bagi kapitalis asing untuk menanam investasinya di ibukota dan menekan kelas ekonomi domestik. Situasi ini mirip membiarkan serigala dan domba bertarung. Hasilnya telah mampu dipastikan, adalah kemenangan serigala dalam sistem pasar bebas neoliberal. Serigala-serigala yang menikmati kemenangan pada kesannya akan mulai membangun fondasi imperialisme ekonomi.
Kritikan Pembangunan Di Jakarta
Sebagai masyarakat yang kritis kita harus melihat setiap kebijakan pemerintah yang menyasar faktor pembangunan publik. Kebijakan tersebut haruslah berorientasi dan berpijak pada bonum commune masyarakat, dalam hal ini masyarakat Jakarta dan rakyat Indonesia kebanyakan. Apabila neraca yang kita pakai untuk mengukur acuan pembangunan ternyata condong kepada keuntungan sejumlah kecil kapitalis, maka kebijakan itu harus direstrukturisasi dan dievaluasi.
Frekuensi kunjungan kerja ke negara abnormal mesti paralel dengan kemajuan yang bisa diraih oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Gebrakan atau konsensus diplomasi internasional yang dihasilkan haruslah bersifat produktif secara internal. Strategi diplomasi perlu memikirkan kompromi-kompromi yang merepresentasikan bunyi rakyat dan kesejahteraan jangka panjang. Akan menjadi sedemikian sia-sia apabila semua kunjungan ke luar negeri tersebut cuma berimbas pada kenaikkan tingkat pengeluaran daripada pendapatan.
Lantas model pembangunan seperti apa yang diharapkan memenuhi keadilan kelas sosial? Catatan kritis apa yang perlu diperhatikan? Hemat saya ada tiga aspek yang sangat esensial untuk diperhatikan. Pertama, kebijakan yang transparan dan akuntabel. Setiap acara politik yang bermuara pada kepentingan publik mesti dilakukan sesuai prinsip transparansi.
Publik selaku subjek pembangunan perlu mengetahui dan terlibat dalam setiap kebijakan. Paling kurang, informasi dan pertanggungjawaban politis terhadap acara pemerintahan mesti dihidangkan secara objektif, kongkret, akuntabel dan gampang dimengerti. Mekanisme ini mampu melibatkan partisipasi masyarakat kelas bawah untuk bersikap kritis. Selain itu rakyat menjadi tahu untuk jadwal apa saja pajak rakyat diergunakan.
Kedua, kerjasama yang terbentuk berkat diplomasi dalam bidang ekonomi mesti bergerak dalam koridor simbiosis mutualisme. Investasi abnormal harus pula mentransfer teknologi, skill dan modal. Transfer pengetahuan bisa membantu membangun industri lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi bawah umur negeri.
Dengan demikian, pasar Jakarta bukan cuma sekedar pemasokpekerja berupah murah bagi korporasi gila, melainkan menjadi inisiator dan perancang industri kreatif sesuai kultur dan kemampuan masyarakatnya. Ketiga, pembangunan yang berkeadilan. Strategi apa pun yang diraih melalui program pemerintahan seperti diplomasi dengan negara lain harus mempekerjakan penduduk kelas bawah.
Kelompok-kalangan ekonomi yang menempati posisi dasar dalam hierarki sosial perlu menikmati sebagian keuntungan dari program kebijakan publik. Mereka tidak sekedar mengonsumsi remah-remahnya saja, melainkan betul-betul mengkonsumsi sepotong penuh kue pembangunan.
Kesetaraan distribusi ekonomi ialah obat terbaik melawan kesenjangan konstan penduduk . Dengan cara demikian, masyarakat Jakarta secara khusus dan warga negara Indonesia kebanyakan mampu menangani persoalan rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan kapitalis ajaib, 2019 – 2022.