Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) balasannya buka suara menyikapi kerusuhan di Papua yang sudah berlangsung semenjak pertengahan Agustus kemudian.
Melalui pernyataan di situs resminya, Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kenaikan kekerasan yang terjadi di Provinsi Papua, terutama maut sejumlah warga dan pasukan keamanan selama demonstrasi berlangsung.
“Ini yakni bab dari tren yang sudah kami amati semenjak Desember 2018 lalu dan kami sudah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia. Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia sebagai negara demokratis dan bermacam-macam,” kata Bachelet pada Rabu (4/9).
Selain itu, Bachelet juga mengapresiasi ajakan yang dilontarkan Presiden Joko Widodo beserta sejumlah tokoh dan pejabat tinggi lain terkait rasisme dan diskriminasi kepada warga Papua dan permintaan untuk meredakan ketegangan.
Ia menilai rasisme dan diskriminasi merupakan problem “serius dan sudah usang terjadi” di daerah paling timur Indonesia itu. Mencoba menghubungi Kementerian Luar Negeri melalui plt juru bicara Teuku Faizasyah untuk meminta tanggapan terkait pernyataan PBB itu, tetapi belum mendapat respons.
Pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan sejumlah pelajar di sana pada pertengahan Agustus lalu disebut menjadi pemantik ketegangan di beberapa wilayah Papua. Unjuk rasa berujung rusuh beberapa kali terjadi di pulau paling timur Indonesia itu.