√ Hubungan Antara Pertentangan Dan Terjadinya Integrasi Sosial

Hubungan Antara Konflik dan Terjadinya Integrasi Sosial – Konflik adalah belahan dari prosesi sosial yang bersifat lumrah / masuk logika dan tidak senantiasa harus dihindari. Sesungguhnya, konflik yang terjadi mampu memiliki dampak positif selaku aspek penunjang perkembang dan modal bagi kedamaian sosial. Konflik juga sanggup bersifat konstruktif bagi keutuhan golongan serta integrasi sosial penduduk pada skala yang lebih luas lagi. Manusia memiliki kehendak untuk bergaul, dalam kehidupan sehari-hari terdapat suatu hubungan yang saling berpengaruh sehingga akan memunculkan sebuah perasaan yang saling membutuhkan satu sama lain.

Agar mampu lebih mengenali tentang perjuangan insan selaku potongan dari masyarakatnya, setidaknya terdapat beberapa perilaku yang akrab kaitannya dengan perilaku / langkah-langkah dan interaksi sosial yang menjadi jalan untuk memperoleh tujuan hidup manusia selaku makhluk sosial. Selain dari pada itu, dalam rangka mempertahankan seluruh langkah-langkah dan interaksi sosial, terdapat juga nilai serta norma sosial yang menjadi standar bagi evaluasi umum yang mampu membentuk suatu keteraturan kepada hubungan antar warga masyarakat semoga terwujud suatu integrasi sosial yang ideal.

Dalam rangka mewujudkan integrasi sosial menuju keteraturan sosial maka diharapkan banyak sekali upaya dari komponen masyarakat melalui tahapan / langkah yang optimal serta berkelanjutan. Di antara banyak tahapan / langkah yang mampu dilakukan dalam upaya penanganan sosial budaya menuju integrasi sosial adalah sebagai berikut!

1. Pembangunan Pendidikan

Pendidikan pada dasarnya yakni sebuah prosesi untuk memperoleh identitas sosial yang ada pada diri seseorang. Proses pendidikan yang ideal adalah yang memberi kebebasa terhadap seseorang dari aneka macam macam kekangan, atau upaya penyadaran akan keunggulan atau kemampuan seseorang. Prosesi pendidikan tidak cuma ditinjau sebagai sebuah proses yang terjadi pada lembaga formal ibarat layaknya dalam suatu sekolah saja. Lembaga informal juga memiliki tugas selaku fasilitas yang bisa mendidik seseorang. Sebagai forum sosial, sekolah yakni sebagai cuilan dari proses pendidikan yang juga selaku fasilitas pendidikan kebudayaan. Pengembangan kepada suatu sistem pendidikan yang harus melakukan pertimbangan yang mengacu pada beberapa kaidah / prinsip diantaranya ialah Moral agama, Ideologis filosofis, Psikologis, dan Sosial budaya.

  √ Batasan Dan Bentang Alam Tempat Negara Perancis

2. Manajemen Konflik

Ada banyak konflik yang terjadi pada kehidupan penduduk . Ross (1993) menyatakan dua sumber konflik yang mampu terjadi dalam sebuah kelompok / organisasi, yaitu teori struktur

sosial dan teori psychocultural. Teori struktur sosial lebih memprioritaskan kompetisi antara kelompok yang memiliki kepentingan yang menjadi motif utama terhadap sebuah konflik, sedangkan teori psycocultural lebih mengutamkan kekuatan psikologi dan kebudayaan / kultural. Keduanya memerlukan penanganan yang berlainan-beda. Teori struktural menerangkan bahwa seni administrasi terhadap manajemen konflik memerlukan perubahan keadaan golongan / organisasi pihak tersebut secara lebih fundamental. Kepentingan yang beragam begitu susah untuk dimediasi. Teori psycocultural dalam manajemen pertentangan menekankan pada prosesi yang mampu mengganti persepsi atau besar lengan berkuasa pada kekerabatan antara kelompok-kelompok terkait. Dalam teori tersebut, kepentingan mempunyai sifat subjektif dan mampu berubah kapan saja jika dibandingkan dalam persepsi teori struktural.

3. Meningkatkan Modal Sosial

Teori ini dikemukakan oleh Robert Putnam ketika beliau melakukan sebuah observasi kepada warga masyarakat Italia di tahun 1985. Mereka mempunyai suatu kesadaran politik yang cukup tinggi dan tiap-tiap individunya mempunyai kehendak besar untuk melibatkan diri dalam persoalan publik. Hubungan interaksi antaranggota masyarakat lebih bersifat horizontal dikarenakan setiap masyarakat mempunyai hak serta kewajiban yang serupa. Modal sosial adalah norma yang menggencarkan interaksi serta transaksi sosial yang mengakibatkan segala permasalahan bersama dalam masyarakat mampu terselenggara dengan gampang. Dalam modal sosial di dalamnya termuat kemampuan warga masyarakat untuk menanggulangi problematika publik dalam sebuah iklim bersistem demokratis.

4. Pembangunan Komunitas

Komunitas pada pengertiannya mengacu pada suatu kesatuan dalam kehidupan sosial yang diindikasikan dengan adanya suatu interaksi sosial yang lebih jelas dikenal secara sadar oleh tiap-tiap anggota. Komunitas secara definitif tidak senantiasa mengacu pada individu dan perkotaan secara menyeluruh. Komunitas mampu tersusun melalui banyak sekali kalangan masyarakat menyerupai pada lingkungan RT, LK / RW, desa, atau kecamatan. Komunitas juga bisa mempunyai bentuk berbentukpartai politik, organisasi profesiinal, organisasi swadaya penduduk yang bersifat formal dan juga suatu perkumpulan agama, hobi, budaya,atau paguyuban keluarga, dan lain sebagainya. Karakteristik yang esensial dari suatu komunitas ialah bahwa interaksi yang ada antaranggota sanggup berjalan dalam intensitas serta frekuensi yang cukup tinggi, saling mengenal, saling bantu-membantu, dan melakukan pekerjaan sama.

  √ Batas Kawasan, Bentang Alam, Dan Lokasi Amerika Serikat


style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-9290406911233137″
data-ad-slot=”2698768695″>

5. Demokratisasi

Pada umumnya demokrasi diyaki sanggup bekerja sebagai sebuah tata cara pengelolaan atau mampu juga sebagai fasilitas pencegahan konflik. Hal tersebut terbukti lewat beberapa catatan sejarah yang mengutip suatu metode demokrasi yang mempunyai fungsi lebih baik dalam hal pengelolaan bagi banyak sekali jenis pertentangan daripada metode yang lain. Realita yang terjadi ialah negara bersistem demokratis lebih mempunyai kemungkinan yang cukup kecil dalam kesempatanpertentangan / perang dengan sesama negara yang menganut paham ini. Dengan adanya demokrasi, setiap ada konflik dan perselisihan yang muncul senantiasa sanggup dibicarakan untuk dicarikan alternatif penyelesaiannya.

6. Memberdayakan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial ialah sebuah profesi yang berkaitan dengan segi kemanusiaan yang berkonsentrasi pada peranan serta fungsi sosial dari setiap individu masyarakat, keluarga, dan masyarakat itu sendiri dalam rangka pelaksanaan peranan sosialnya. Secara terintegratif, penanganan terhadap konflik ataupun pembangunan tata cara kedamaian sosial dalam sudut pandang pekerjaan sosial mampu dilakukan melalui tiga arah adalah mikro berbentukindividu dan keluarga, messo berupa kelompok dan forum-forum swadaya, dan makro yang berbentuknegara. Pada konteks makro, kebijakan publik yang sanggup berlangsung aman diyakini sebagai sebuah fasilitas esensial dalam suatu pembangunan modal dalam eangka perdamaian sosial. Di negara Eropa, metode kebijakan sosial serta jaminan sosial pada dasarnya adalah usaha untuk mereduksi keadilan sosial dengan segala ketimpangannya secara melembaga yang pada balasannya menjadi suatu penopang bagi modal kedamaian sosial.

Berikut terdapat tiga peranan penting yang begitu relevan dalam prosesi penanganan sebuah konflik dan mampu dijadikan model / rujukan diantaranya yakni berikut ialah mediator, fasilitator, dan broker.

Peranan mediator sanggup dilakukan pada tahapan berlangsungnya sebuah konflik. Peranan fasilitator dan broker secara umum dilakukan pada fase pascakonflik.

  √ Gejala Modernisasi Masyarakat Indonesia Di Berbagai Bidang

7. Strategi Kebijakan Publik

Secara biasa kebijakan publik diklasifikasikan menjadi empat sasaran, diantaranya yakni selaku berikut!

a. Membangun sebuah tatanan penduduk dalam upaya pencapaian terhadap tujuan pemerintah.

b. Memfasilitasi masyarakat dalam upaya pemenuhan kepada segala keterbutuhan esensialnya.

c. Perwujudan masyarakat makmur serta madani, mencakup tunjangan hak asasi manusia (HAM), keleluasaan berkelompok, menyatakan pendapat, serta penetapan struktur konsekuensi hukum bagi tiap lembaga swadaya masyarakat (LSM).

d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan aplikasi pemerintahan yang menjamin aspirasi serta ratifikasi sejati kepada fungsional organisasi golongan setempat.

Sumber :

Waluya, Bagja. 2009, Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk kela XI Sekolah Menengan Atas dan MA, Jakarta, CV. PT. Setia Purna Inves.


Sumber https://www.kakakpintar.id