Pada awalnya persoalan tentang izin gereja ialah hasil dari hasil kerja gubernur yang ditepatkan pada periode kepemimpinan tahun 2006 dan berikutnya, selama 10 tahun kerja. Apa yang dihasilkan dalam sebuah kerja, tentunya hasil pada masyarakat yang menerapkan metode politik yang di pahami dengan metode kesukuan.
Bagaimana dengan keterlibatan masyarakat yang diketahui mempunyai agama dengan metode yang dibentuk berdasarkan kepentingan politiknya. Dimulai dari ketiadaan organisasi, sampai mencapai metode pengetahuan yang melibatkan guru dan para pastor terlibat dari praktik politik di bangkit.
Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa aneka macam masalah mutu pengajaran hingga, acara yang disampaikan pastinya tidak cocok dengan hasil diterima. Orang Tionghoa dilambatkan persekolahannya, cuma sebab pada tingkat politik PDI Perjuangan, sedangkan Partai Demokrat menjadi wakil pada penyeleksian Gubernur pastinya mempunyai dampak pada metode sosial politik yang dimengerti tidak berhak untuk melakukan pergeseran, terutama di lingkungan masyarakat Tionghoa.
Apa yang menciptakan keterlibatan penduduk suku, terutama Dayak, Melayu dan Batak dalam hal ini bersekongkol dengan kepala daerah dan gereja untuk menghimpun data dan melalui langkah-langkah sosial budaya berdasarkan filsafat agama. Berbagai praktik yang dilakukan tentunya tidak seimbang dengan sistem ekonomi politik, padahal mereka hanya menciptakan persoalan dari duit rakyat.
Keterlibatan suku ini, sudah menjadi daya tarik tersendiri terhadap pilkada yang telah berjalan, utamanya sampai pertentangan yang berada pada penduduk suku melayu, untuk menaiki Golkar dengan kekerasan yang dibentuk menurut tata cara politik yang dimenangkan hingga dikala ini. Selanjutnya, ideology Pancasila muncul dikala pelantikan yang sudah di berdiri dengan hasil yang diperoleh 2016an oelh pastor paroki John Rustam.
Ketika, diketahui bahwa banyak sekali masalah metode yang dibentuk berdasarkan agama, untuk dapat dipahami dengan hindangan pendekatan menjadi salah satu teladan mereka untuk mampu dimengerti praktik mereka kepada problem politik yang digerakkan.
Hal ini, dimulai dengan kekerabatan interaksi yang dibuat, hingga mencapai target politik yang dibuat, mirip daerahnya saja. Itulah orang Batak dan Daya dikala berada sistem politik di penduduk , bagaimana ekonomi yang bisa mereka perbuat ? Dapat mengetahui bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lebih baik, dalam berpolitik alasannya adalah bukan itu saja pekerjaannya.
Ketika, dimengerti bahwa metode politik yang dibangun, tentunya memang menghancurkan aneka macam gambaran diaspek pendidikan dan kesehatan yang mereka perbuat, siapa yang terlibat dalam hal ini dan siapa yang harus bertanggung jawab dari problem ini.
Dengan penuh kesadaran yang dibuat banyak sekali perumpamaan yang mereka perbuat dengan profesi yang mereka emban, pastinya tidak memiliki dampak pada kemanusiaan, dan bantuan sosial diberbagai bidang, akan sedikit berbeda untuk penilaian yang mampu disampaikan hingga dikala ini.
Berbagai persoalan terkait dengan metode pendidikan, tentunya mereka yang terlibat juga orang Tionghoa, dengan membuat kampus yang memang mempunyai persyaratan kesehatan lokal.