Unsur – Unsur Negara – Syarat suatu negara mempunyai 4 bagian, yakni adanya rakyat, wilayah, pemerintah berdaulat & legalisasi dr negara lain. Jika diperhatikan, unsur negara pula menjadi syarat pembentukan suatu negara.
Di antara komponen – bagian negara yg dengan-cara singkat diuraikan dlm artikel ini yaitu empat syarat untuk pembentukan negara. Tanpa menyanggupi keempat bagian ini, maka belum bisa disebut dgn negara.
Kontroversi muncul tatkala kita melihat negara seperti Israel. Banyak pendapat mengklaim bahwa Israel tak memiliki wilayah.
Versi lain menyatakan bahwa historis sejarah yg kompleks sebagai salah satu bukti bahwa tanah Palestina sudah lama dihuni oleh orang Israel.
Di sini kita tak perlu berbicara tentang konflik Timur Tengah, yg sepertinya tak ada habisnya. Dalam postingan ini, cuma elemen negara sebagai syarat untuk pembentukan negara yg akan saya dibahas.
Daftar Isi
Unsur – Unsur Negara
1. Memiliki Rakyat
Pertama pasti ada rakyat atau penduduk . Lebih lazim, ungkapan komunitas atau golongan orang yg berinteraksi & tinggal di suatu kawasan sering digunakan.
Istilah manusia dengan-cara implisit menyiratkan bahwa ada golongan lain yg memiliki kekuatan lebih dr manusia, yaitu pemerintah.
Keberadaan manusia bermakna bahwa ada orang yg hidup & menjadi subjek pemerintahan & menerapkan aturan.
Tanah tanpa manusia bukanlah tanah, melainkan tanah di tengah antah berantah dlm bentuk pulau-pulau tak berpenghuni.
Orang-orang pula dapat digambarkan sebagai penduduk kota, alasannya adalah ada pula non-warga di sini.
2. Wilayah
Ada orang, mereka pula mesti menjadi wilayah. Jika tidak, di mana orang – orang tinggal? Daerah yg dimaksud di sini yakni tempat fisik dgn batas wilayah yg terperinci.
Daerah mesti dimengerti dengan-cara geografis supaya sudah biasa dgn area fisik yg meliputi tanah, air, & udara.Perbatasan wilayah negara didasarkan pada keputusan politik yg dihasilkan dr negosiasi internasional.
Selalu ada tanda di tepinya untuk menciptakan orang mengetahuinya. Tanda-tanda ini mampu berlawanan, dr patok kayu, tabrakan cat, kawat berduri atau dinding raksasa.
Wilayah negara itu tak cuma tanah, namun pula air & udara. Semuanya ditentukan oleh persetujuandlm persetujuanbilateral atau multilateral. Wilayah maritim diatur oleh hukum maritim internasional.
Perairan teritorial meliputi perairan teritorial, wilayah pemanis, zona ekonomi langsung, anjungan benua, anjungan kontinental & laut pedalaman.
Wilayah udara berdasarkan kontrakinternasional mampu dibagi menjadi dua kategori, yakni jalur udara bebas & jalur kedaulatan atas wilayah negara.
3. Pemerintahan Yang Berdaulat
Pemerintah mampu diketahui dengan-cara sempit & luas. Sebenarnya, pemerintah adalah forum legislatif atau aturan dgn segala gelar. Dalam arti yg lebih luas, pemerintah memasukkan semua lembaga negara.
Dalam suatu sistem demokrasi yg didasarkan pada trias politik mirip halnya Indonesia, pemerintah yg lebih luas mencakup beberapa forum yakni diantaranya administrator, legislatif & pula lembaga yudikatif.
Pemerintah yakni kelengkapan negara, yg bertanggung jawab atas organisasi negara sebagai organisasi besar.
Pemerintah memutuskan aturan & menerapkan hukum serta membawa negara, yg mengorganisir untuk meraih tujuan yg sudah ditetapkan.
Fokus di sini adalah pada kata “berdaulat”. Artinya, pemerintah satu negara bukan boneka dr negara lain yg didikte & dikendalikan oleh orang asing.
4. Pengakuan Dari Negara Lain
Unsur terakhir tak kalah penting. Keberadaan suatu negara mesti dikonfirmasi oleh pengesahan dr negara lain.
Unsur ini bersifat deklaratif dlm arti bahwa negara yg baru didirikan menyatakan diri atau menyatakan dirinya & negara yg sudah ada menyatakan apresiasinya.
Keberadaan negara Israel susah dibayangkan tanpa bagian ini. Sebelas menit setelah berdirinya Negara Israel, Amerika Serikat menyatakan pengakuannya & merupakan negara pertama yg mengakui keberadaannya.
Saya menyarankan para siswa untuk bertanya pada instruktur mereka tentang eksistensi negara Israel ini tatkala membicarakan patokan untuk mendirikan negara.
Pengakuan pembentukan suatu negara dapat dibagi menjadi dua kategori. yakni de facto & de jure.
Pengakuan de facto memiliki arti akreditasi menurut kondisi faktual di mana negara memiliki wilayahnya, penduduknya, & pemerintahnya. Pengakuan ini bersifat sementara sampai diakui oleh hukum.
Pengakuan de jure mempunyai arti pengakuan akan eksistensi negara yg diakui dlm bentuk kertas atau berdasarkan aturan internasional.
Pengakuan akhir pula mampu disebut akreditasi hukum & konstitusi. Negara-negara yg diakui oleh hukum memiliki hak & kewajiban, alasannya adalah negara-negara lain tunduk pada peraturan internasional.
Baca Juga :